Fraksi PDIP DPRD Meranti Desak Penundaan Kenaikan Tarif Kapal
Redaksi - Rabu, 28 Januari 2026 10:35 WIB
MERANTI -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Moh Nasir, dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif tiket kapal penumpang MV Dumai Express Group dan MV Batam Jet yang akan diberlakukan mulai 1 Februari 2026.
Menurut Tengku Moh Nasir, kebijakan tersebut tidak tepat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini, bahkan dinilai berpotensi memicu gejolak publik. Pasalnya, rencana kenaikan tarif justru muncul di tengah momentum besar daerah, yakni perayaan Imlek dan menjelang bulan suci Ramadan.
Ia menekankan bahwa perayaan Imlek di Kepulauan Meranti tahun ini akan diramaikan Festival Perang Air, sebuah agenda berskala nasional yang dipastikan menarik ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, Ramadan dan Idulfitri merupakan periode arus mudik dan mobilitas masyarakat meningkat tajam, terutama di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
"Dengan kondisi itu, perusahaan pelayaran justru akan menikmati lonjakan penumpang dan omzet besar. Tanpa menaikkan tarif pun mereka sudah diuntungkan," tegasnya.
Karena itu, ia menilai kenaikan tarif hingga 20–25 persen sama sekali tidak beralasan dan sangat memberatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di antaranya warga yang harus berobat ke Batam atau Pekanbaru, mahasiswa, serta pelaku UMKM kecil yang bergantung pada transportasi laut untuk distribusi barang.
"Logikanya sederhana. Naik lima ribu rupiah saja masyarakat sudah mengeluh. Ini malah naik puluhan ribu rupiah. Tiket Selatpanjang–Batam dari Rp270 ribu menjadi Rp330 ribu. Ini bukan lagi penyesuaian, tapi sudah keterlaluan," jelasnya.
Tengku Moh Nasir juga menyayangkan keputusan yang diambil PT Pelnas Lestari Indomabahari dan PT Batam Bahari Sejahtera. Meski keputusan kenaikan tarif tiket kapal berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Riau tentang batas tarif angkutan laut, ia menilai prosesnya tidak melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Meranti, sehingga mengabaikan realitas ekonomi masyarakat setempat.
"Kewenangan boleh di tangan mereka, tetapi etika kebijakan publik menuntut adanya koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait. Jangan masyarakat dijadikan korban keputusan," tegasnya.
Menanggapi enam poin yang disampaikan perusahaan dalam surat pemberitahuan kenaikan tarif, ia menyebut seluruh poin tersebut tidak menyentuh kepentingan publik dan sepenuhnya berkaitan dengan manajemen internal perusahaan.
"Mereka tetap memperoleh keuntungan dari penumpang dan angkutan barang. Tidak masuk akal kalau keuntungan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional," cetusnya.
Ia menambahkan, alasan kenaikan harga BBM mungkin masih bisa dipertimbangkan oleh masyarakat. Namun faktanya, harga BBM saat ini relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Atas dasar itu, kami mendesak agar rencana kenaikan tarif ini ditunda dulu. Jangan paksakan kebijakan yang justru memperberat beban hidup masyarakat. Sekali lagi, kami akan meminta penundaan dan mengevaluasi kebijakan ini secara terbuka," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, mulai 1 Februari 2026 tarif tiket kapal penumpang MV Dumai Express Group dan MV Batam Jet akan mengalami kenaikan rata-rata 20 hingga 25 persen.
Beberapa rute yang terdampak antara lain Selatpanjang - Repan dari Rp95.000 menjadi Rp120.000, Selatpanjang - Sungai Tohor dari Rp95.000 menjadi Rp120.000, Selatpanjang - Tanjung Samak, dari Rp120.000 menjadi Rp150.000, Selatpanjang - Tanjung Balai Karimun, dari Rp180.000 menjadi Rp210.000, Selatpanjang - Batam, dari Rp270.000 menjadi Rp330.000, Selatpanjang - Tanjung Pinang, dari Rp330.000 menjadi Rp400.000, Selatpanjang - Buton, dari Rp120.000 menjadi Rp150.000. Selain itu, keberangkatan dari Selatpanjang - Bengkalis, dari Rp180.000 menjadi Rp200.000 dan Selatpanjang - Dumai, dari Rp270.000 menjadi Rp330.000. **
Menurut Tengku Moh Nasir, kebijakan tersebut tidak tepat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini, bahkan dinilai berpotensi memicu gejolak publik. Pasalnya, rencana kenaikan tarif justru muncul di tengah momentum besar daerah, yakni perayaan Imlek dan menjelang bulan suci Ramadan.
Ia menekankan bahwa perayaan Imlek di Kepulauan Meranti tahun ini akan diramaikan Festival Perang Air, sebuah agenda berskala nasional yang dipastikan menarik ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, Ramadan dan Idulfitri merupakan periode arus mudik dan mobilitas masyarakat meningkat tajam, terutama di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
"Dengan kondisi itu, perusahaan pelayaran justru akan menikmati lonjakan penumpang dan omzet besar. Tanpa menaikkan tarif pun mereka sudah diuntungkan," tegasnya.
Karena itu, ia menilai kenaikan tarif hingga 20–25 persen sama sekali tidak beralasan dan sangat memberatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di antaranya warga yang harus berobat ke Batam atau Pekanbaru, mahasiswa, serta pelaku UMKM kecil yang bergantung pada transportasi laut untuk distribusi barang.
"Logikanya sederhana. Naik lima ribu rupiah saja masyarakat sudah mengeluh. Ini malah naik puluhan ribu rupiah. Tiket Selatpanjang–Batam dari Rp270 ribu menjadi Rp330 ribu. Ini bukan lagi penyesuaian, tapi sudah keterlaluan," jelasnya.
Tengku Moh Nasir juga menyayangkan keputusan yang diambil PT Pelnas Lestari Indomabahari dan PT Batam Bahari Sejahtera. Meski keputusan kenaikan tarif tiket kapal berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Riau tentang batas tarif angkutan laut, ia menilai prosesnya tidak melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Meranti, sehingga mengabaikan realitas ekonomi masyarakat setempat.
"Kewenangan boleh di tangan mereka, tetapi etika kebijakan publik menuntut adanya koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait. Jangan masyarakat dijadikan korban keputusan," tegasnya.
Menanggapi enam poin yang disampaikan perusahaan dalam surat pemberitahuan kenaikan tarif, ia menyebut seluruh poin tersebut tidak menyentuh kepentingan publik dan sepenuhnya berkaitan dengan manajemen internal perusahaan.
"Mereka tetap memperoleh keuntungan dari penumpang dan angkutan barang. Tidak masuk akal kalau keuntungan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional," cetusnya.
Ia menambahkan, alasan kenaikan harga BBM mungkin masih bisa dipertimbangkan oleh masyarakat. Namun faktanya, harga BBM saat ini relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Atas dasar itu, kami mendesak agar rencana kenaikan tarif ini ditunda dulu. Jangan paksakan kebijakan yang justru memperberat beban hidup masyarakat. Sekali lagi, kami akan meminta penundaan dan mengevaluasi kebijakan ini secara terbuka," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, mulai 1 Februari 2026 tarif tiket kapal penumpang MV Dumai Express Group dan MV Batam Jet akan mengalami kenaikan rata-rata 20 hingga 25 persen.
Beberapa rute yang terdampak antara lain Selatpanjang - Repan dari Rp95.000 menjadi Rp120.000, Selatpanjang - Sungai Tohor dari Rp95.000 menjadi Rp120.000, Selatpanjang - Tanjung Samak, dari Rp120.000 menjadi Rp150.000, Selatpanjang - Tanjung Balai Karimun, dari Rp180.000 menjadi Rp210.000, Selatpanjang - Batam, dari Rp270.000 menjadi Rp330.000, Selatpanjang - Tanjung Pinang, dari Rp330.000 menjadi Rp400.000, Selatpanjang - Buton, dari Rp120.000 menjadi Rp150.000. Selain itu, keberangkatan dari Selatpanjang - Bengkalis, dari Rp180.000 menjadi Rp200.000 dan Selatpanjang - Dumai, dari Rp270.000 menjadi Rp330.000. **
Baca Juga:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
DPRD Meranti Cari Jalan Tengah, Lingkungan Dijaga Ribuan Pekerja Tetap Terselamatkan
DPRD Meranti Gelar RDP Bahas Tarif Kapal, Hasilnya Kenaikan Ditangguhkan
Komisi II DPRD Meranti dan PUPR Susun Strategi Jemput Anggaran Infrastruktur
Kolaborasi DPRD dan Dinas Perikanan Bidik Program Nasional untuk Meranti
Paripurna DPRD Meranti Sahkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026
Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Bersama BKN Regional XII Riau Bahas Regulasi Tenaga Honorer dan PPPK
Komentar