BGN Tata Ulang Program MBG, Fokus pada Kelompok Prioritas dan Wilayah 3T
Redaksi - Jumat, 05 Juni 2026 14:30 WIB
JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan manfaat program menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan langkah tersebut mencakup penguatan pengelolaan anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, dan optimalisasi sumber daya yang telah tersedia agar program berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6).
Menurut dia, penataan dilakukan melalui kebijakan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas. BGN juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru sambil mengoptimalkan dapur yang telah beroperasi.
Selain itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.
Nanik menjelaskan, langkah pembenahan tersebut sekaligus menjadi upaya mengatasi ketimpangan layanan gizi di berbagai daerah. Saat ini, fasilitas dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.
"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Kami menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas," ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan program, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga yayasan dan komunitas.
Di tengah proses konsolidasi tersebut, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan berkala tetap menjadi prioritas utama lembaga itu.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola program akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang akuntabel dan transparan.
Menurut Agustina, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan langkah tersebut mencakup penguatan pengelolaan anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, dan optimalisasi sumber daya yang telah tersedia agar program berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6).
Menurut dia, penataan dilakukan melalui kebijakan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas. BGN juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru sambil mengoptimalkan dapur yang telah beroperasi.
Selain itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.
Nanik menjelaskan, langkah pembenahan tersebut sekaligus menjadi upaya mengatasi ketimpangan layanan gizi di berbagai daerah. Saat ini, fasilitas dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.
"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Kami menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas," ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan program, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga yayasan dan komunitas.
Di tengah proses konsolidasi tersebut, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan berkala tetap menjadi prioritas utama lembaga itu.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola program akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang akuntabel dan transparan.
Menurut Agustina, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Baca Juga:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar