Pupuk Subsidi di Meranti Terkendala Pergub dan Perbup
MERANTI - Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini petani di Kabupaten Kepulauan Meranti belum juga bisa merasakan harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Mengingat, pemerintah daerah belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE. MM. Ia mengatakan, belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Gubri menjadi penyebab pupuk bersubsidi tidak bisa dirasakan petani.
"Pemkab hanya mengantongi SK dari Kementan RI saja," sebutnya, Senin (9/2/2015) sore.
Dilanjutkan Yulian, sedangkan untuk menetapkan kuota pupuk subsidi di Kabupaten Kepulauan Meranti, pihaknya menunggu terbitnya SK Gubri. Setelah itu barulah mengusulkan Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) yang tersusun di dalam SK Bupati.
"Setelah Keluar SK Gubri, nantinya akan dilanjutkan melalui SK Bupati untuk menentukan kuota pupuk subsidi di tiap kecamatan," ujarnya.
Mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah kepulauan, seharusnya pemerintah pusat tidak hanya menetapkan pupuk saja yang harus disubsidi. Akan tetapi, menurut Yulian, jasa transportasi dan jasa angkut juga harus dipertimbangkan untuk disubsidi.
"Sebelum Pergub dan Perbup dikeluarkan, kita berharap pemerintah pusat kembali merevisi SK tersebut. Karena, ketika pupuk subsidi itu sudah dipasok ke Meranti maka harganya tidak sesuai lagi dengan harga subsidi," tuturnya. (eaf)
Mengingat, pemerintah daerah belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE. MM. Ia mengatakan, belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Gubri menjadi penyebab pupuk bersubsidi tidak bisa dirasakan petani.
"Pemkab hanya mengantongi SK dari Kementan RI saja," sebutnya, Senin (9/2/2015) sore.
Dilanjutkan Yulian, sedangkan untuk menetapkan kuota pupuk subsidi di Kabupaten Kepulauan Meranti, pihaknya menunggu terbitnya SK Gubri. Setelah itu barulah mengusulkan Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) yang tersusun di dalam SK Bupati.
"Setelah Keluar SK Gubri, nantinya akan dilanjutkan melalui SK Bupati untuk menentukan kuota pupuk subsidi di tiap kecamatan," ujarnya.
Mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah kepulauan, seharusnya pemerintah pusat tidak hanya menetapkan pupuk saja yang harus disubsidi. Akan tetapi, menurut Yulian, jasa transportasi dan jasa angkut juga harus dipertimbangkan untuk disubsidi.
"Sebelum Pergub dan Perbup dikeluarkan, kita berharap pemerintah pusat kembali merevisi SK tersebut. Karena, ketika pupuk subsidi itu sudah dipasok ke Meranti maka harganya tidak sesuai lagi dengan harga subsidi," tuturnya. (eaf)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial
Babinsa Posramil Tebing Tinggi Barat Intensifkan Patroli Karhutla di Desa Alai
Komsos di Desa Repan, Babinsa Ajak Warga Jaga Lingkungan
Babinsa Tebing Tinggi Gencarkan Patroli Karhutla, Warga Diimbau Tak Bakar Lahan
Komentar