Harga BBM Bersubsidi Naik, Organda Mogok Nasional pada Rabu
JAKARTA, PESISIRONE.com - Hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) 2014 di Semarang memutuskan, pihaknya akan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu (19/11/2014) pukul 00.00. Penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang hingga Marauke. Langkah ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Lorena Surbakti, kepada Kompas TV, Senin (17/11/2014).
Eka mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikan protes ini kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Eka belum bisa memastikan durasi penghentian operasi tersebut.
Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.
"Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," papar Jokowi.(kpc/pog)
"Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Lorena Surbakti, kepada Kompas TV, Senin (17/11/2014).
Eka mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikan protes ini kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Eka belum bisa memastikan durasi penghentian operasi tersebut.
Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.
"Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," papar Jokowi.(kpc/pog)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Sambut HUT ke-18, Pemkab Meranti Hapus 100 Persen Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Pemkab Berharap DPD RI Perjuangkan Dukungan Pusat untuk Kepulauan Meranti
Pemkab Sediakan 50 Hektar Lahan dan Akses Jalan, Meranti Bakal Punya YONTP
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Kapolres Meranti : Keselamatan Berlalulintas Jadi Prioritas
Jika Tidak Mau Ditilang Saat Ops Patuh Lancang Kuning 2026, Perhatikan 8 Sasaran Prioritas Ini
Upacara Hari Santri 2026, Bupati Asmar : Kuasai Ilmu dan Jaga Akhlak
Komentar