Komisi IV DPRD Bengkalis Hearing Terkait PSB Online Dengan Disdik

BENGKALIS -DPRD Bengkalis Komisi IV, menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis, di aula DPRD, terkait polemik penerimaan siswa baru (PSB) Online yang terjadi di kecamatan Mandau, ‎dengan dihadiri Kepala Disdik kabupaten Bengkalis Herman Sani, Sekertaris Supardi, serta Kepsek PSB Online, Senin (15/6) ‎kemarin.

Baca Juga:

• Jika Tidak Mau Ditilang Saat Ops Patuh Lancang Kuning 2026, Perhatikan 8 Sasaran Prioritas Ini
• Upacara Hari Santri 2026, Bupati Asmar : Kuasai Ilmu dan Jaga Akhlak
• Polsek Tebingtinggi Tangkap Terduga Pelaku Pembobol Rumah di Banglas

Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi IV Abi Bahrun, dengan melontarkan sejumlah pertanyaan pada pihak Disdik, terkait permasalahan kategori bina lingkungan maksimal 50 persen, kategori reguler minimal 35 persen, kategori prestasi minimal 10 persen dan kategori luar daerah minimal 5 persen, dari total jumlah pelajar masing-masing sekolah.‎

Tak hanya Abi Bahrun yang bertanya terkait PSB Online, sejumlah dewan yang tergabung didalamnya, seperti Thamrin Mali, Tharmizi, Irmi Syakib, Hj Aisyah dan Sukaddi, juga melontarkan pertanyaan yang kritis.

Usai lakukan Hearing, Ketua Komisi IV Abi Bahrun, menyampaikan pada wartawan, bahwa untuk pendaftaran online kedepannya harus dibenahi, agar tidak ada antrian panjang dan kericuhan yang terjadi di sekolah PSB Online dan pelajar SMP bisa mendaftar dimana saja.

"Pihak sekolah harus komitmen dengan aturan yang berlaku dalam PSB Online saat ini dan pihak kita sebenarnya setuju dengan sistim online ini, sebab disana tidak ada lagi, interfensi dari pejabat dan dewan," kata politisi PKS ini.

Terkait memajukan kualitas sekolah, pria putra Mandau ini mengingatkan pada setiap sekolah untuk meningkatkan mutu, agar tidak terjadi penumpukan pendaftaran disekolah tertentu, disisi lain, pihak Disdik, harus membangun fasilitas pendukung belajar untuk sekolah yang jauh dari kota, sehingga dengan fasilitas dan mutu pendidikan bagus, tentunya masyarakat lebih mempunyai pilihan, tidak seperti saat ini.

Pihak Komisi IV ini juga mengingatkan pada pihak Disdik, agar bantuan sekolah dari Pemerintah itu harus merata, jangan hanya sekolah yang dekat dengan pejabat saja yang dibantu dan jangan dinilai hanya tebang pilih.(Gus)