DPRD Ingatkan Pemda Soal Jabatan Kepala OPD Yang Kosong

MERANTI - Anggota Komisi I DPRD Ka Kepulauan Meranti, Dedi Putra mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera melaksanakan assesment pejabat mengingat ada hal-hal yang berpotensi melanggar hukum jika Pelaksana Tugas (Plt) lebih dari 2 x 3 bulan.

Baca Juga:

• Jika Tidak Mau Ditilang Saat Ops Patuh Lancang Kuning 2026, Perhatikan 8 Sasaran Prioritas Ini
• Upacara Hari Santri 2026, Bupati Asmar : Kuasai Ilmu dan Jaga Akhlak
• Polsek Tebingtinggi Tangkap Terduga Pelaku Pembobol Rumah di Banglas

Hal itu diungkap Dedi menanggapi kosongnya sejumlah pejabat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi ini karena belum memiliki pejabat defenitif dan kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt.

Dedi mengingatkan agar segera melantik pejabat yang sudah lulus assessment sebelumnya yang tak kunjung dilantik Bupati.

"Dilantik atau tidaknya kan tergantung kebijakan Bupati, mungkin tidak sesuai dengan keinginannya kita maklumi itu, namun jangan dibuat terkatung-katung jabatan itu kalau memang layak, ya silahkan dilantik, tapi jika belum layak ya dibuka saja assesment yang baru. Jika ingin lakukan perubahan ya lakukan itu, karena memang yang bisa bekerja dengan Bupati itu tak banyak," kata Dedi Putra.

"Dan pejabat yang dilantik nantinya harus juga paham dan cerdas dalam bekerja untuk menuntaskan program yang telah tertuang di RPJMD yang notabene adalah visi misi kepala daerah. Membangun Meranti saat ini sangat perlu tapi membangun Pola pikir SDM yang akan melaksanakan pembangunan Meranti itu juga prioritas," kata Dedi lagi.

Politisi PPP itu juga minta kepada OPD terkait dalam hal ini BPKSDM untuk segera melakukan pendataan dan perbaikan sistem kepegawaian mengingat masa jabatan Bupati segera berakhir dengan membuat pola sehingga ini tidak menjadi terkatung-katung.

Pola yang dimaksud Dedi adalah, jika jabatan Plt sudah berakhir maka segera disiapkan penggantinya, sehingga tidak ada alasan tidak adanya ketersediaan pejabat.

"BKPSDM harus mampu menjadi OPD yang sangat tahu detail para pejabat yang akan ditempatkan. Dulu sekali kita ubah Bagian Unit Kepegawaian kemudian dijadikan BKD adalah salah satu solusi kekurangan pegawai di Kepulauan Meranti. Dan saya disitu sebagai ketua pansusnya yang sangat ngotot dimasukkan 1 bidang tambahan yakni bidang Data. Karena kita tahu kadang-kadang subjektifitas para ASN di Kepegawian sangat mampu menenggelamkan ASN yang memiliki dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Kita tidak bisa membangun Meranti ini jika SDM nya tidak kita bangun, itu yang terpenting," ungkap Dedi.

Sebelumnya Bupati telah melantik beberapa pejabat yang merupakan bagian dari proses assesment Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dimana ada sebanyak 30 pejabat yang bersaing untuk mendapatkan 22 jabatan yang dilelangkan.

Bupati tidak membantah adanya pejabat eselon II yang mengikuti proses assesment beberapa waktu lalu tidak ikut dilantik. Bupati beranggapan ada sejumlah calon yang dinilai belum layak untuk menempati jabatan tersebut.

"Ada beberapa yang masih ditunda. Ada yang sengaja saya tunda. Sebetulnya jangan ditunda tapi jangan dilantik lagi, karena belum memenuhi kehendak saya. Namun hasil proses assesment sudah bagus, hanya saja panitia menyatakan agak dibawah standar," kata Bupati.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM tidak menampik ada sejumlah kursi pejabat yang kosong.

Dikatakan Sekda, kondisi ini membuat sejumlah pejabat di pemerintah kota terpaksa merangkap jabatan. Mereka yang merupakan pejabat defenitif kini mengisi jabatan yang kosong sebagai Plt.

Dirinya menyebut nanti bakal dibuka seleksi terbuka untuk mencari pejabat defenitif.

"Iya memang tidak dipungkiri saat ini masih banyak OPD yang pimpin oleh Plt. Nanti kita akan segera membuka assesment. Prosesnya kita menyurati KASN, namun hingga saat ini belum ada jawaban," kata Bambang. ***