Anggota DPRD Sebut Meranti Belum Maksimal Terima PBWN-KP

MERANTI - Anggota DPRD Meranti, Sopandi Rozali SSos mengungkapkan masih banyak yang pelru dibenahi di Pulau Rangsang mulai dari infrastruktur jalan lingkar, jalan poros, jembatan dan batu pemecah ombak.

Baca Juga:

• Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
• Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial

Sebab, ombak yang menerpa Pulau Rangsang mengakibatkan abrasi besar-besaran, karena hampir 20 meter per tahun terjadi pengikisan pantai di Pulau yang berbatasan langsung dengan Malysia.

"Abrasi di pulau rangsang sangat parah, jika tidak cepat diantisipasi maka pulau ini akan tinggal nama. Pulau ini merupakan citra dan beranda terdepan NKRI, sudah seharusnya diperhatikan," ucap Sopandi.

Sopandi yang terus menyuarakan pembangunan di daerah perbatasan Provinsi Riau ini menuturkan, Pemkab Meranti dianggap tidak getol menyoroti besarnya peluang bantuan dari pemerintah pusat.

Karena dari sepengetahuannya, sejak program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (PBWN-KP) diluncurkan, tidak maksimal diterima Pemkab Meranti.

Padahal kata dia, program itu digulirkan sejak 2020 hingga periode tahun anggaran 2024 mendatang dengan acuan rencana induk (Renduk) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Renduk itu sejalan dengan Perpres 43 tahun 2020, untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan negara tetangga seperti meranti," pungkasnya.