Dua Hybrid PLTS di Meranti Tak Berfungsi, Direktur AEBT Sebut Akan Lapor ke Pusat
SELATPANJANG - Dua unit Hybrid Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kepulauan Meranti, Propinsi Riau yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada tahun 2015 silam tak pernah beroperasi dan berfungsi sama sekali.
Menanggapi hal itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (AEBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maritje Hutapea mengaku terkejut setelah mengetahui tidak beroperasinya dua unit stasiun PLTS-PLTD proyek Dirjen Energi Baru dan Terbarukan, dan Konversi Energi di Kabupaten Kepulauan Meranti itu.
"Di daerah mana yang belum beroperasi, wah saya belum tau itu," ujar Maritje saat dikonfirmasi usai membuka sosialiasi program pemasangan lampu tenaga surya hemat energi di Grand Meranti Hotel, Selat Panjang, Selasa (19/9/2017).
Terkait hal itu pula, dirinya berjanji akan melaporkannya ke Kementrian ESDM dan berupaya akan mengoperasikannya pada tahun 2017 ini.
"Saya akan laporkan dulu ke Kementerian agar dua stasiun tersebut segera dioperasikan, mudah-mudahan tahun ini," ujarnya.
Ia mengaku, dua stasiun PLTS-PLTD berkapasitas 150 kWp yang berada di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat dan Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang tersebut sudah berdiri sejak 2015 lalu.
Pembangkit listrik berbasis tenaga surya tersebut dibangun untuk membantu warga dua desa mendapatkan listrik 24 jam.
"Proyek itu dibangun untuk membantu warga desa yang sama sekali belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN," ujarnya.
Maritje pun beralasan agar peralatan tersebut bisa digunakan, harus direvitalisasi untuk selanjutnya dikoneksikan terlebih dahulu ke PLN.
Menurutnya Hybrid PLTS itu tidak langsung disalurkan ke masyarakat. Tetapi harus terlebih dahulu dikoneksikan ke sistem PLN.
Namun, untuk memasukkan daya dari Hybrid PLTS ke PLTD PLN tidak bisa langsung di sambung begitu saja. Harus ada penyesuaian sistem yang sampai saat ini memang belum dilakukan.
"Agar bisa digunakan, itu terlebih dahulu harus disambungkan ke PLN," kata Maritje.
Supaya energi tersebut bisa masuk ke sistem PLN, pihak PLN memberikan saran agar sistem di Hybrid terlebih dahulu diperbaiki. Hanya saja, sampai 2017 perbaikan yang diinginkan itu belum bisa terlaksana dengan alasan revitalisasinya gagal lelang.
"Kita sudah lelang kemarin, namun gagal. 2017 kembali dilelang dan biayanya sudah ada," ujar Maritje.
Ketika disinggung apakah lelang tersebut sudah dilakukan, Maritje belum bisa memastikan. Ia berjanji akan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap pelelangan revitalisasi Hybrid PLTS yang terletak di Desa Lemang Rangsangbarat dan Teluksamak Rangsang itu.
Dijelaskan Maritje, Hybrid PLTS ini untuk daerah yang ada PLN namun tak bisa beroperasi 24 jam. PLTS bisa mensuplai daya untuk dimanfaatkan masyarakat pada siang hari. Sementara pengelolaannya tetap di PLN.
Sebelumnya, warga Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang berharap agar Hybrid PLTS-PLTD berbasis energi terbarukan bisa segera beroperasi.
Pasalnya, sejak Indoenesia merdeka, warga desa sekitar belum pernah menikmati listrik 24 jam.
"Sepertinya pembangunannya sudah selesai pada 2015 lalu, namun hingga saat ini belum dioperasikan," ujar Zamhuri, seorang warga Desa Teluk Samak, Rabu (18/9/2017) lalu.
Proyek PLTS-PLTS yang berkapasitas 150 kWp tersebut kata dia merupakan bantuan dari Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral melalui Provinsi Riau tahun anggaran 2015 silam.
Ia juga mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pembangkit listrik tersebut bisa beroperasi.
"Karena belum beroperasi, saat ini kami masih menggunakan listrik desa. Itu pun terbatas, hanya dari pukul 17.00 hingga pukul 17.00 WIB," keluhnya.
Sementara itu Kepala Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Edi Murkan juga membeberkan bahwa sejak dibangun tahun 2015 lalu, Hibrid PLTS tersebut tidak pernah berfungsi sedikitpun.
Untuk diketahui, dalam sosialiasi program pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) tahun 2017 tersebut, Kepulauan Meranti mendapatkan 409 unit yang tersebar di 9 desa di 5 kecamatan.
Dalam acara tersebut hadir Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Julian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Ir Namun Murod, dan Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Agusyanto SE.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Julian Norwis SE MM mengatakan bantuan yang diberikan sekaligus mendukung program Meranti terang benderang.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (AEBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maritje Hutapea mengatakan, warga yang menjadi penerima lampu tersebut adalah warga yang sama sekali tidak menikmati listrik, baik dari PLN maupun listrik desa.
Menurut Maritje, bantuan lampu tenaga surya tersebut merupakan program Presiden RI, Joko Widodo untuk menerangi rumah warga di pelosok desa. Menurutnya juga secara nasional Ratio Elektrolisis baru mencapai 92 persen, artinya 8 persen masyarakat sama sekali belum menikmati listrik.
"Ini adalah program Nawacita pak Presiden, karena 2.500 desa di Indonesia belum menikmati penerangan dari listrik termasuk di Kepulauan Meranti. Apalagi daerah ini berpulau, sangat tidak mudah untuk menarik jaringan PLN dan membutuhkan biaya besar, namun tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan listrik untuk masyarakat," katanya.
Ditargetkan seluruh desa se Indonesia bisa terang benderang pada tahun 2019 mendatang.
"Minimal program ini bisa mencapai 97 persen," ujar Maritje.
Ia juga berharap, baik pemerintah daerah maupun PLN bisa bahu membahu untuk menyukseskan program nasional tersebut.
"Ini bukan tanggungjawab pemerintah pusat saja, melainkan tanggung jawab bersama," ujarnya.(red)
Menanggapi hal itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (AEBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maritje Hutapea mengaku terkejut setelah mengetahui tidak beroperasinya dua unit stasiun PLTS-PLTD proyek Dirjen Energi Baru dan Terbarukan, dan Konversi Energi di Kabupaten Kepulauan Meranti itu.
"Di daerah mana yang belum beroperasi, wah saya belum tau itu," ujar Maritje saat dikonfirmasi usai membuka sosialiasi program pemasangan lampu tenaga surya hemat energi di Grand Meranti Hotel, Selat Panjang, Selasa (19/9/2017).
Terkait hal itu pula, dirinya berjanji akan melaporkannya ke Kementrian ESDM dan berupaya akan mengoperasikannya pada tahun 2017 ini.
"Saya akan laporkan dulu ke Kementerian agar dua stasiun tersebut segera dioperasikan, mudah-mudahan tahun ini," ujarnya.
Ia mengaku, dua stasiun PLTS-PLTD berkapasitas 150 kWp yang berada di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat dan Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang tersebut sudah berdiri sejak 2015 lalu.
Pembangkit listrik berbasis tenaga surya tersebut dibangun untuk membantu warga dua desa mendapatkan listrik 24 jam.
"Proyek itu dibangun untuk membantu warga desa yang sama sekali belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN," ujarnya.
Maritje pun beralasan agar peralatan tersebut bisa digunakan, harus direvitalisasi untuk selanjutnya dikoneksikan terlebih dahulu ke PLN.
Menurutnya Hybrid PLTS itu tidak langsung disalurkan ke masyarakat. Tetapi harus terlebih dahulu dikoneksikan ke sistem PLN.
Namun, untuk memasukkan daya dari Hybrid PLTS ke PLTD PLN tidak bisa langsung di sambung begitu saja. Harus ada penyesuaian sistem yang sampai saat ini memang belum dilakukan.
"Agar bisa digunakan, itu terlebih dahulu harus disambungkan ke PLN," kata Maritje.
Supaya energi tersebut bisa masuk ke sistem PLN, pihak PLN memberikan saran agar sistem di Hybrid terlebih dahulu diperbaiki. Hanya saja, sampai 2017 perbaikan yang diinginkan itu belum bisa terlaksana dengan alasan revitalisasinya gagal lelang.
"Kita sudah lelang kemarin, namun gagal. 2017 kembali dilelang dan biayanya sudah ada," ujar Maritje.
Ketika disinggung apakah lelang tersebut sudah dilakukan, Maritje belum bisa memastikan. Ia berjanji akan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap pelelangan revitalisasi Hybrid PLTS yang terletak di Desa Lemang Rangsangbarat dan Teluksamak Rangsang itu.
Dijelaskan Maritje, Hybrid PLTS ini untuk daerah yang ada PLN namun tak bisa beroperasi 24 jam. PLTS bisa mensuplai daya untuk dimanfaatkan masyarakat pada siang hari. Sementara pengelolaannya tetap di PLN.
Sebelumnya, warga Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang berharap agar Hybrid PLTS-PLTD berbasis energi terbarukan bisa segera beroperasi.
Pasalnya, sejak Indoenesia merdeka, warga desa sekitar belum pernah menikmati listrik 24 jam.
"Sepertinya pembangunannya sudah selesai pada 2015 lalu, namun hingga saat ini belum dioperasikan," ujar Zamhuri, seorang warga Desa Teluk Samak, Rabu (18/9/2017) lalu.
Proyek PLTS-PLTS yang berkapasitas 150 kWp tersebut kata dia merupakan bantuan dari Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral melalui Provinsi Riau tahun anggaran 2015 silam.
Ia juga mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pembangkit listrik tersebut bisa beroperasi.
"Karena belum beroperasi, saat ini kami masih menggunakan listrik desa. Itu pun terbatas, hanya dari pukul 17.00 hingga pukul 17.00 WIB," keluhnya.
Sementara itu Kepala Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Edi Murkan juga membeberkan bahwa sejak dibangun tahun 2015 lalu, Hibrid PLTS tersebut tidak pernah berfungsi sedikitpun.
Untuk diketahui, dalam sosialiasi program pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) tahun 2017 tersebut, Kepulauan Meranti mendapatkan 409 unit yang tersebar di 9 desa di 5 kecamatan.
Dalam acara tersebut hadir Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Julian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Ir Namun Murod, dan Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Agusyanto SE.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Julian Norwis SE MM mengatakan bantuan yang diberikan sekaligus mendukung program Meranti terang benderang.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (AEBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maritje Hutapea mengatakan, warga yang menjadi penerima lampu tersebut adalah warga yang sama sekali tidak menikmati listrik, baik dari PLN maupun listrik desa.
Menurut Maritje, bantuan lampu tenaga surya tersebut merupakan program Presiden RI, Joko Widodo untuk menerangi rumah warga di pelosok desa. Menurutnya juga secara nasional Ratio Elektrolisis baru mencapai 92 persen, artinya 8 persen masyarakat sama sekali belum menikmati listrik.
"Ini adalah program Nawacita pak Presiden, karena 2.500 desa di Indonesia belum menikmati penerangan dari listrik termasuk di Kepulauan Meranti. Apalagi daerah ini berpulau, sangat tidak mudah untuk menarik jaringan PLN dan membutuhkan biaya besar, namun tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan listrik untuk masyarakat," katanya.
Ditargetkan seluruh desa se Indonesia bisa terang benderang pada tahun 2019 mendatang.
"Minimal program ini bisa mencapai 97 persen," ujar Maritje.
Ia juga berharap, baik pemerintah daerah maupun PLN bisa bahu membahu untuk menyukseskan program nasional tersebut.
"Ini bukan tanggungjawab pemerintah pusat saja, melainkan tanggung jawab bersama," ujarnya.(red)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial
Babinsa Posramil Tebing Tinggi Barat Intensifkan Patroli Karhutla di Desa Alai
Komsos di Desa Repan, Babinsa Ajak Warga Jaga Lingkungan
Babinsa Tebing Tinggi Gencarkan Patroli Karhutla, Warga Diimbau Tak Bakar Lahan
Komentar