Renja 2027: Pemkab Meranti Pangkas Program Seremonial, Fokus Tekan Kemiskinan dan Stunting

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memfokuskan arah pembangunan 2027 pada program yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penguatan ekonomi wilayah kepulauan.

Baca Juga:

• Pemkab Meranti Kunjungi Pemko Pekanbaru, Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur
• Wisuda STKIP Meranti, Sekda Sudandri: Lulusan Harus Jadi Agen Perubahan di Dunia Pendidikan
• Pemkab Meranti Gandeng Universitas Awal Bros, Perkuat SDM dan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin , saat membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/3/2026), di Ballroom Afifa, Selatpanjang.

Dalam forum tersebut, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola perencanaan yang bersifat administratif dan seremonial. Ia menekankan agar setiap program disusun berbasis data (evidence-based planning), terukur, serta selaras dengan indikator makro pembangunan daerah.

"Setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan mendukung pencapaian indikator makro daerah. Prioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan," tegasnya.

Forum Renja ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD 2027, sekaligus ruang penyelarasan antara hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan program perangkat daerah. Pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan 2027 yakni Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Tema tersebut, menurut Muzamil, mencerminkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak semata mengejar angka, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

"Perlu diingat pentingnya sinergi antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Belanja rutin dan kegiatan yang tidak memiliki dampak terukur harus dievaluasi," kata Muzamil.

Sementara itu, Kepala Bappeda litbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum mempertajam prioritas pembangunan daerah.

"Forum ini bertujuan mengharmonisasikan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program perangkat daerah. Kita mempertajam indikator kinerja serta menyepakati prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta isu-isu strategis lain yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

Forum Renja 2027 juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Tematik, dengan harapan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti. (ADV)