Komnas HAM Bakal Turun ke Dumai
DUMAI -Penyelesaian Tanah Konsesi PT CPI di kota Dumai
nampaknya mendapat titik terang dan diharapkan segera terwujud. Hal
tersebut diketahui setelah pengurus TPTM B2T Kota Dumai melakukan pertemuan
di gedung DPR RI Senayan di Jakarta.
Dalam pertemuan dengan bersama Kordinator Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPR RI Heusendro SH MH, kepada pengurus Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Telukbinjai (TPTM B2T) ditegaskan Komnas HAM RI akan turun ke Dumai Februari 2015 mendatang.
"Bola sudah ditangan Komnas HAM RI dan untuk melihat kondisi terkini akan turun ke Dumai Februari ini. Jika sudah memungkinkan, dikeluarkan rekomendasi," tegas Husendro, SH MH, yang dikenal sebagai mantan penyelidik Komnas HAM RI tersebut, kemarin.
Menurut Husendro, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan PT CPI, KPK, Dirjen Pajak dan Kementerian SDM RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM RI minta lahan yang diduduki masyarakat diselesaikan dengan baik.
"Kalau pengusaha, seperti gudang yang sudah banyak dibangun tak kami urusi, itu akan ditangani aparat lain. Saya tetap monitor, nanti yang turun ke Dumai teman saya," tegasnya kepada rombongan TPTM B2T Kota Dumai.
Dalam kesempatan itu, Husendro memberikan apresiasi pengurus TPTM B2T Kota Dumai yang tetap berkomitmen memperjuangkan penyelesaian tanah konsesi di tiga kelurahan di kota Dumai.
"Saya salut TPTM B2T Dumai tetap solid dan berjuang untuk masyarakat. Tapi kalau mafia jangan diurusi, biarkan itu ditangani aparat," kata Husendro.
Pihaknya, kata Husendro menuding bahwa Pemko Dumai diduga kuat memang tak ada kemauan untuk menyelesaikan tanah konsesi PT CPI Dumai. Bahkan tanah konsesi tersebut bisa jadi akan menjadi alat untuk kepentingan politik.
"Untuk alat politik saya tak mau ikut campur, tapi kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum seperti rumah ibadah, sekolah dan perkantoran pasti diperjuangkan," ungkapnya
Untuk diketahui, masa kepemimpinan Walikota H Khairul Anwar SH dan dan Wakil Walikota Dumai dr H Agus Widayat MM tinggal hitungan bulan, namun permasalahan tanah semakin kompleks dan belum terselesaikan dengan baik.
Penyelesaian tanah konsesi PT Cevron Pacific Indonesia (CPI) di tiga kelurahan yakni Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Kelurahan Telukbinjai salah satu permasalahan yang sudah berlarut-larut dan bukan tak mungkin jadi 'bom waktu' di Dumai.
Pasalnya ribuan warga Dumai sudah mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Bahkan fasilitas umum juga sudah banyak berdiri. Sebenarnya, proses penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai terus bergulir.
Komnas HAM RI sudah memanggil instansi terkait di Jakarta dalam upaya penyelesaian lahan yang sudah puluhan tahun belum tuntas itu. Komnas HAM RI juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi ke lahan konsesi yang sudah ditempati ribuan kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan.
"Baru-baru ini Komnas HAM RI juga turun ke Dumai secara diam-diam tanpa sepengatahuan masyarakat, disitu diketahui bahwa bangunan rumah dan gudang terus bertambah, dan dibiarkan oleh pemerintah setempat," sesalnya.
Sementara Penasehat TPTM-B2T Kota Dumai Amris mengucapkan terimakasih kepada Husendro dan Komnas HAM RI yang ternyata memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan tranah konsesi di tiga kelurahan di kota Dumai.
"Saya optimis, jika masyarakat mendukung penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai segera terwujud," tegas Amris
Menurutnya, pihaknya sengaja datang ke Jakarta memang khusus menindaklanjuti sejauhmana proses penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai. "Allahdulillah, sudah ada perkembangan yang sangat menggembirakan," ungkap Amris.
Hal tersebut diketahui, kata Amris setelah mendapat penjelasan dari Husendro di gedung DPR RI. Dia mengaku mencalonkan diri dan duduk menjadi anggota DPRD Kota Dumai periode 2009-2014 bertekad bulat bagaimana agar masalah tanah konsesi yang sudah menjadi tanah negara tersebut terselesaikan dengan baik, namun tak kesampaian.
Maka mantan anggota TNI AD itu pun akhirnya memutuskan untuk maju sebagai bakal calon (Balon) Walikota Dumai periode 2015-2020 agar tanah yang telah diduduki masyarakat termasuk dia sendiri memiliki kepastian hukum.
"Upaya saya untuk menyelesaikan tanah konsesi saat duduk sebagai anggota DPRD Kota Dumai tak mendapat dukungan. Untuk itu saya bertekad maju sebagai calon Walikota Dumai agar dapat berjuang menyelesaikan tanah konsesi ini," pungkasnya. (RTC)
Dalam pertemuan dengan bersama Kordinator Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPR RI Heusendro SH MH, kepada pengurus Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Telukbinjai (TPTM B2T) ditegaskan Komnas HAM RI akan turun ke Dumai Februari 2015 mendatang.
"Bola sudah ditangan Komnas HAM RI dan untuk melihat kondisi terkini akan turun ke Dumai Februari ini. Jika sudah memungkinkan, dikeluarkan rekomendasi," tegas Husendro, SH MH, yang dikenal sebagai mantan penyelidik Komnas HAM RI tersebut, kemarin.
Menurut Husendro, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan PT CPI, KPK, Dirjen Pajak dan Kementerian SDM RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM RI minta lahan yang diduduki masyarakat diselesaikan dengan baik.
"Kalau pengusaha, seperti gudang yang sudah banyak dibangun tak kami urusi, itu akan ditangani aparat lain. Saya tetap monitor, nanti yang turun ke Dumai teman saya," tegasnya kepada rombongan TPTM B2T Kota Dumai.
Dalam kesempatan itu, Husendro memberikan apresiasi pengurus TPTM B2T Kota Dumai yang tetap berkomitmen memperjuangkan penyelesaian tanah konsesi di tiga kelurahan di kota Dumai.
"Saya salut TPTM B2T Dumai tetap solid dan berjuang untuk masyarakat. Tapi kalau mafia jangan diurusi, biarkan itu ditangani aparat," kata Husendro.
Pihaknya, kata Husendro menuding bahwa Pemko Dumai diduga kuat memang tak ada kemauan untuk menyelesaikan tanah konsesi PT CPI Dumai. Bahkan tanah konsesi tersebut bisa jadi akan menjadi alat untuk kepentingan politik.
"Untuk alat politik saya tak mau ikut campur, tapi kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum seperti rumah ibadah, sekolah dan perkantoran pasti diperjuangkan," ungkapnya
Untuk diketahui, masa kepemimpinan Walikota H Khairul Anwar SH dan dan Wakil Walikota Dumai dr H Agus Widayat MM tinggal hitungan bulan, namun permasalahan tanah semakin kompleks dan belum terselesaikan dengan baik.
Penyelesaian tanah konsesi PT Cevron Pacific Indonesia (CPI) di tiga kelurahan yakni Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Kelurahan Telukbinjai salah satu permasalahan yang sudah berlarut-larut dan bukan tak mungkin jadi 'bom waktu' di Dumai.
Pasalnya ribuan warga Dumai sudah mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Bahkan fasilitas umum juga sudah banyak berdiri. Sebenarnya, proses penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai terus bergulir.
Komnas HAM RI sudah memanggil instansi terkait di Jakarta dalam upaya penyelesaian lahan yang sudah puluhan tahun belum tuntas itu. Komnas HAM RI juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi ke lahan konsesi yang sudah ditempati ribuan kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan.
"Baru-baru ini Komnas HAM RI juga turun ke Dumai secara diam-diam tanpa sepengatahuan masyarakat, disitu diketahui bahwa bangunan rumah dan gudang terus bertambah, dan dibiarkan oleh pemerintah setempat," sesalnya.
Sementara Penasehat TPTM-B2T Kota Dumai Amris mengucapkan terimakasih kepada Husendro dan Komnas HAM RI yang ternyata memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan tranah konsesi di tiga kelurahan di kota Dumai.
"Saya optimis, jika masyarakat mendukung penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai segera terwujud," tegas Amris
Menurutnya, pihaknya sengaja datang ke Jakarta memang khusus menindaklanjuti sejauhmana proses penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai. "Allahdulillah, sudah ada perkembangan yang sangat menggembirakan," ungkap Amris.
Hal tersebut diketahui, kata Amris setelah mendapat penjelasan dari Husendro di gedung DPR RI. Dia mengaku mencalonkan diri dan duduk menjadi anggota DPRD Kota Dumai periode 2009-2014 bertekad bulat bagaimana agar masalah tanah konsesi yang sudah menjadi tanah negara tersebut terselesaikan dengan baik, namun tak kesampaian.
Maka mantan anggota TNI AD itu pun akhirnya memutuskan untuk maju sebagai bakal calon (Balon) Walikota Dumai periode 2015-2020 agar tanah yang telah diduduki masyarakat termasuk dia sendiri memiliki kepastian hukum.
"Upaya saya untuk menyelesaikan tanah konsesi saat duduk sebagai anggota DPRD Kota Dumai tak mendapat dukungan. Untuk itu saya bertekad maju sebagai calon Walikota Dumai agar dapat berjuang menyelesaikan tanah konsesi ini," pungkasnya. (RTC)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Pendaftaran Calon Ketum KONI Meranti Mulai Dibuka, TPP Tetapkan Batas 4 Mei untuk Pengembalian Formulir
Lewat Komsos, Sertu Pardin Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Lingkungan
Babinsa Tebing Tinggi Intensifkan Patroli Karhutla di Desa Melai, Situasi Aman
Hadapi El Nino, Pemprov Riau Perkuat Desa Cegah Karhutla
Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit
Komentar