Bengkalis Peringkat 3 Idle Money, Ini Tanggapan Ketua DPRD 

Baca Juga:

• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit
• Lapas Selatpanjang Gandeng Disdukcapil Tertibkan Data Warga Binaan

"Kondisinya memang hampir semua daerah dana menganggurnya cukup besar. Terlebih Bengkalis, karena APBD-nya besar maka idle money pun tentu lebih besar. Yang penting jangan ada saling menyalahkan, sebaliknya harus saling bahu membahu menyelesaikan program-program kegiatan," kata Heru saat dihubungi wartawan usai penetapan calon kepala daerah di Gedung KPU Bengkalis, Senin (24/8).

Dikatakan, dari sisi jumlah uang mungkin Kabupaten Bengkalis memiliki idle money yang besar. Namun, dari sisi persentase barangkali tingkat pemanfaatan anggaran lebih besar, karena informasi terakhir realisasi anggaran sudah mencapai 30 persen lebih sebagaimana disampaikan oleh Seketaris Daerah, H Burhanuddin.

"Sekarang ini memang ada kesan, satu pihak menyalahkan ULP karena proses tender lambat. Kemudian pihak lain menyalahkan SKPD karena dokumen lelang tidak lengkap. Sekarang, tak perlu saling menyalahkan, yang penting masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksi," kata Heru.

Terkait sanksi dari Kemenkeu, menurut Heru, hal itu wajar-wajar saja karena walau bagaimanapun Pemerintah tentu menginginkan agar anggaran yang telah dikucurkan oleh Pusat bisa segera dimanfaatkan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Daerah, dalam hal ini Bengkalis khususnya, harus menyikapi dengan bijak jangan sampai idle money tidak terserap untuk kegiatan.

"Suka tidak suka, karena sanksi telah ditetapkan maka kita harus bisa menyikapi jangan sampai terkena sanksi. Caranya ya segera laksanakan seluruh kegiatan, hanya itu solusinya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menginstruksikan seluruh SKPD untuk fokus pada penyerapan anggaran daerah 2015. Apalagi Bengkalis saat ini tercatat sebagai kabupaten dengan dana menganggur (idle money) terbesar ketiga.

"Saya sudah sampaikan kepada masing-masing Kepala SKPD soal penyerapan anggaran ini. Semua harus fokus dan mempercepat pelaksanan program dan kegiatan. Semua harus fokus pada realisasi anggaran," ujar Ahmad Syah, sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Humas, Johansyah Syafri, Sabtu (22/8).

Dikatakan, Kemenkeu mencatat dana pemerintah daerah (Pemda) yang menganggur di perbankan sebesar Rp 273,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Bengkalis termasuk salah satu kabupaten yang memiliki dana mengganggur (dana idle) di perbankan ketiga terbesar setelah Kutai Kartanegara dan Malang.

Ahmad Syah mengatakan sudah meminta Sekretaris Daerah beserta para Asisten untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala SKPD agar serapan anggaran dapat semakin dipercepat. (Gus)