222 Pendamping Desa Terima SK Bupati

Baca Juga:

• Patroli Rutin Babinsa dan MPA Perkuat Pencegahan Karhutla di Meranti
• Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Hidup Rukun dan Waspada Cuaca Ekstrem
• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun

Demikian diungkapkan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 222 orang pendamping desa, di lantai 4 kantor Bupati Bengkalis, Senin (19/1). Penyerahan SK pendamping desa bidang ekonomi dan pembangunan ini, turut dihadiri Sekretaris Daerah, Burhanuddin dan Kepala BPMPD, Ismail.

Herliyan Saleh mengatakan, keberadaan pendamping desa, baik itu bidang pembangunan maupun ekonomi, sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat desa demi mengangkat kesejahteraan dan kemandirian di desa. Namun dalam melaksanakan tugas mulia ini, PD juga diminta untu membantu pemerintah desa dalam membenarhi dan memperbaiki masalah administrasi. Mengingat, selama ini yang menjadi persoalan di desa menyangkut ketepatan dan kecermatan administrasi.

"Saya minta adik-adik pendamping desa ini, tidak hanya fokus pada tugasnya dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Hendaknya, bisa membantu kepala desa dalam menangani administrasi dan laporan keuangan desa,"ungkap Herliyan Saleh.

Disamping itu, pendamping desa harus duduk semeja membantu Kepala desa dan BPD dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APB-desa). Bahkan, Herliyan menginginkan agar desa mampu menyelesaikan APB-desa, bulan Januari ini, sehingga kegiatan pembangunan desa dapat dilaksanakan pada awal tahun. "Saya minta adik-adik dapat membantu kepala desa dalam menyusun peraturan desa (perdes)," tandasnya.

Terkait dengan program UED-SP dan Inbup PPIP, Bupati minta kepada para pendamping desa, sehingga dapat dimulai awal Maret 2015 ini. Untuk UED SP, siapkan tim scedul dan perencanaan penyaluran dana. Begitu juga untuk Inbup PPIP, juga harus disiapkan tahapan-tahapan yang akan dilalui, seperti musyawarah desa (Musdes) I berupa tahap pemilihan organisasi masyaraka setempat (OMS) untuk mengerjakan kegiatan, selanjutnya Musdes II, menyusun RAB dan Musdes III, pelaooran kegiatan yang akan dilakukan kepada kepala desa.

Dalam pengelolaan program UED-SP dan Inbup PPIP ini, Herliyan minta agar adanya sinergi dengan program lain seperti ADD maupun program-program yang dilaksanakan oleh kabupaten. Langkah ini penting, agar program yang dilaksanakan tepat sasaran di masyarakat. (Gus)