Waduh! 241 Kendaraan Dinas Pemkab Meranti 'Hilang', Sekretariat Daerah Terbanyak

MERANTI -- Sebanyak 241 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diduga hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Temuan ini terungkap dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

Kendaraan-kendaraan tersebut terdiri dari 184 unit roda dua, 16 unit roda tiga, 39 unit roda empat, dan 2 unit roda enam. Dari total jumlah itu, Sekretariat Daerah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah kendaraan terbanyak yang belum mengembalikan.

BPKAD mencatat sebanyak 15 OPD belum sepenuhnya mengumpulkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab mereka. Sekretariat Daerah sendiri belum menyerahkan 111 unit kendaraan roda dua dan 32 unit kendaraan roda empat, yang tersebar di Selatpanjang maupun Pekanbaru.

Disusul Dinas Kesehatan dengan 18 unit kendaraan roda dua dan 5 unit roda empat, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkimtan-LH) dengan jumlah 14 unit kendaraan roda tiga.

Sementara, beberapa OPD lainnya yang juga belum mengumpulkan seluruh kendaraan dinas antara lain, BPKAD 13 unit roda dua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 unit roda dua, 1 unit roda empat, dan 1 unit roda enam.

Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 1 unit roda dua dan 1 unit roda tiga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB 1 unit roda dua, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 9 unit roda dua.

Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 unit roda dua dan 1 unit roda tiga, Dinas Perikanan 4 unit roda dua, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2 unit roda dua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 unit roda dua, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 2 unit roda dua, Sekretariat DPRD 6 unit roda dua dan 1 unit roda empat, dan Kecamatan Tebingtinggi 6 unit roda dua dan 1 unit roda enam.

Di sisi lain, tercatat 11 OPD yang sudah menyerahkan seluruh kendaraan dinasnya ke pemerintah daerah. Antara lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Kemudian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaporkan tidak memiliki inventaris kendaraan dinas alias nol kendaraan.

Kabid Aset BPKAD Kepulauan Meranti, Istiqomah SE MSi, menyebutkan bahwa inventarisasi kendaraan baru dilakukan di dua lokasi, yakni Selatpanjang dan Pekanbaru. Kecamatan lainnya di luar Selatpanjang belum termasuk dalam pendataan ini.

"Proses iventarisasi sudah selesai. Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan LHP-nya (Laporan Hasil Pemeriksaan) ke Inspektorat. Di dalamnya memuat berbagai temuan, mulai dari kendaraan yang hilang, pelat nomor tidak sesuai, hingga modifikasi bentuk kendaraan," ujar Istiqomah,Selasa (5/8/2025).

Ia menambahkan, OPD yang ada temuan akan diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. Jika hingga batas waktu tersebut kendaraan tidak juga dikembalikan, maka perkaranya akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Jika tidak ada kejelasan, maka ini bisa dikategorikan sebagai penggelapan aset," tegasnya. **

Baca Juga:

• Pemkab Meranti Kunjungi Pemko Pekanbaru, Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur
• Wisuda STKIP Meranti, Sekda Sudandri: Lulusan Harus Jadi Agen Perubahan di Dunia Pendidikan
• Pemkab Meranti Gandeng Universitas Awal Bros, Perkuat SDM dan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T