Naikkan Tarif Kapal Sepihak, Pengusaha Absen Saat Dipanggil Rapat Pemkab Meranti
Redaksi - Kamis, 29 Januari 2026 19:46 WIB
SELATPANJANG -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait kenaikan tarif kapal yang dinilai dilakukan sepihak oleh pengusaha.
Atas instruksi langsung Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, pemerintah mengundang pihak perusahaan pelayaran untuk duduk bersama dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Rabu (29/1/2026).
Rapat tersebut sedianya menjadi forum klarifikasi dan pencarian solusi atas kebijakan kenaikan tarif yang dikhawatirkan semakin membebani masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Sekretaris Daerah Sudandri, Asisten II Setdakab H. Irmansyah, Kepala Dinas Perhubungan M Fahri, Kepala KSOP Meranti Capt. Derita Adi Prasetyo, Kasat Intel Polres Meranti, perwakilan TNI, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Rapat koordinasi lintas lembaga ini bertujuan mendengar secara langsung alasan, dasar pemikiran, dan pertimbangan perusahaan dalam menaikkan tarif angkutan laut.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan negara hadir dalam melindungi kepentingan publik.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, menegaskan persoalan kenaikan tarif kapal menjadi perhatian serius Pemkab Meranti dan langsung mendapat atensi khusus dari Bupati.
"Ini menyangkut pelayanan publik. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memastikan persoalan ini tidak memberatkan masyarakat," tegas Sudandri.
Ia berharap pihak perusahaan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan tarif tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih.
"Kami berharap perusahaan bisa meninjau ulang kebijakan ini. Kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak memungkinkan," tambahnya.
Namun, rapat yang diharapkan menjadi ruang dialog justru menyisakan kekecewaan. PT Pelnas Lestari Indo Bahari selaku pihak perusahaan pelayaran yang diundang tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi ataupun alasan yang jelas.
Ketidakhadiran tersebut menuai reaksi keras dari peserta rapat, termasuk Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali.
"Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran pihak perusahaan, apalagi tanpa pemberitahuan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujarnya dengan nada kecewa.
Akibat absennya pihak perusahaan, rapat koordinasi terpaksa ditunda. Meski demikian, DPRD Kepulauan Meranti memastikan persoalan ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut.
Khalid Ali menyatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan ulang terhadap perusahaan melalui Komisi II DPRD dengan melibatkan OPD terkait.
"Kami melalui Komisi II akan memanggil kembali pihak perusahaan bersama instansi terkait agar persoalan ini segera tuntas," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Khalid Ali juga mengusulkan solusi alternatif kepada perusahaan untuk menekan biaya operasional tanpa harus menaikkan tarif, yakni dengan melakukan efisiensi jumlah armada.
"Untuk menyiasati biaya operasional, perusahaan bisa mengurangi jumlah kapal yang beroperasi setiap hari, bahkan jika perlu satu kapal saja per hari," sarannya.
Menurutnya, jumlah armada dapat kembali dinormalkan saat jumlah penumpang meningkat, seperti pada masa libur sekolah atau momen tertentu lainnya.
"Yang terpenting, pelayanan tetap berjalan dan penumpang tidak terlantar," pungkasnya. **
Atas instruksi langsung Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, pemerintah mengundang pihak perusahaan pelayaran untuk duduk bersama dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Rabu (29/1/2026).
Rapat tersebut sedianya menjadi forum klarifikasi dan pencarian solusi atas kebijakan kenaikan tarif yang dikhawatirkan semakin membebani masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Sekretaris Daerah Sudandri, Asisten II Setdakab H. Irmansyah, Kepala Dinas Perhubungan M Fahri, Kepala KSOP Meranti Capt. Derita Adi Prasetyo, Kasat Intel Polres Meranti, perwakilan TNI, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Rapat koordinasi lintas lembaga ini bertujuan mendengar secara langsung alasan, dasar pemikiran, dan pertimbangan perusahaan dalam menaikkan tarif angkutan laut.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan negara hadir dalam melindungi kepentingan publik.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, menegaskan persoalan kenaikan tarif kapal menjadi perhatian serius Pemkab Meranti dan langsung mendapat atensi khusus dari Bupati.
"Ini menyangkut pelayanan publik. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memastikan persoalan ini tidak memberatkan masyarakat," tegas Sudandri.
Ia berharap pihak perusahaan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan tarif tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih.
"Kami berharap perusahaan bisa meninjau ulang kebijakan ini. Kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak memungkinkan," tambahnya.
Namun, rapat yang diharapkan menjadi ruang dialog justru menyisakan kekecewaan. PT Pelnas Lestari Indo Bahari selaku pihak perusahaan pelayaran yang diundang tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi ataupun alasan yang jelas.
Ketidakhadiran tersebut menuai reaksi keras dari peserta rapat, termasuk Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali.
"Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran pihak perusahaan, apalagi tanpa pemberitahuan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujarnya dengan nada kecewa.
Akibat absennya pihak perusahaan, rapat koordinasi terpaksa ditunda. Meski demikian, DPRD Kepulauan Meranti memastikan persoalan ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut.
Khalid Ali menyatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan ulang terhadap perusahaan melalui Komisi II DPRD dengan melibatkan OPD terkait.
"Kami melalui Komisi II akan memanggil kembali pihak perusahaan bersama instansi terkait agar persoalan ini segera tuntas," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Khalid Ali juga mengusulkan solusi alternatif kepada perusahaan untuk menekan biaya operasional tanpa harus menaikkan tarif, yakni dengan melakukan efisiensi jumlah armada.
"Untuk menyiasati biaya operasional, perusahaan bisa mengurangi jumlah kapal yang beroperasi setiap hari, bahkan jika perlu satu kapal saja per hari," sarannya.
Menurutnya, jumlah armada dapat kembali dinormalkan saat jumlah penumpang meningkat, seperti pada masa libur sekolah atau momen tertentu lainnya.
"Yang terpenting, pelayanan tetap berjalan dan penumpang tidak terlantar," pungkasnya. **
Baca Juga:
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Pemkab Meranti Kunjungi Pemko Pekanbaru, Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur
Wisuda STKIP Meranti, Sekda Sudandri: Lulusan Harus Jadi Agen Perubahan di Dunia Pendidikan
Pemkab Meranti Gandeng Universitas Awal Bros, Perkuat SDM dan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T
Dorong Peningkatan SDM, Bupati Meranti Buka Sosialisasi Pascasarjana UMRAH
Dorong Urgensi Penegasan Batas Wilayah, Pemkab Meranti Agendakan Pembahasan ke DPR RI
Bupati Asmar Buka Manasik Haji Nasabah BRK Syariah, Tekankan Bekal Ilmu dan Kesehatan Menuju Tanah Suci
Komentar