Kenaikan Pass Pelabuhan Tanjung Harapan Belum Berdampak ke PAD
Redaksi - Rabu, 07 Januari 2026 16:08 WIB
SELATPANJANG - Memasuki tahun 2026, ternyata masih belum ada kontribusi ke daerah dari kenaikan tarif pass masuk di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. Padahal, tarif pass masuk tersebut sudah diberlakukan sejak 1 Oktober 2025.
Artinya, sudah lebih 3 bulan pemberlakuan kenaikan pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, janji bagi hasil ke daerah masih belum teralisasi sama sekali. Hal itu tentunya sangat disayangkan, mengingat target PAD tak pernah tercapai.
General Manager (GM) PT Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun, Joni Hutama yang dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026) mengaku, hingga kini belum ada kesepakatan bagi hasil dengan Pemkab Meranti melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun begitu, pihaknya akan tetap menunggu.
"Kita masih menunggu. Kalau dapat, secepatnya dilakukan pembahasan dan dilakukan MoU. Setelah itu baru teken kontrak," katanya.
Menurutnya, jika BUMD PT Bumi Meranti ingin bagi hasil, maka harus ada investasi yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Harapan. Bisa dalam bentuk peningkatan dan pengadaan fasilitas, maupun penugasan sumber daya manusia (sdm).
"Kalau tak ada investasi tapi minta bagi hasil, sama saja pungli. Jangan seperti di Kalimantan, tidak ada investasi dari BUMD, tapi dapat bagi hasil, jadi terpaksa berurusan dengan APH (aparat penegak hukum)," ingat Joni.
GM Pelindo Tanjungbalai Karimun itu, menegaskan pihaknya siap menerima kunjungan BUMD PT Bumi Meranti untuk membahas rencana kerjasama pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan. Sehingga bisa disepakati bagi hasil nantinya.
"Kita siap menerima BUMD PT Bumi Meranti di Tanjungbalai Karimun. Dalam bulan ini (Januari) bisa," ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Meranti, Boni Nofrizal MH yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya sudah bersilaturahmi dengan Pelindo Selatpanjang untuk menindaklanjuti rencana kerjasama pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan. Namun, diarahkan ke Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun.
"Kita sedang mengagendakan untuk membahas kerjasama dengan Pelindo di Tanjungbalai Karimun. Sehingga rencana kerjasama bisa teralisasi," katanya.
Dirut BUMD yang baru dilantik itu, optimis kerjasama bisa dimulai dan terlaksana sebelum Imlek 2026. Karena lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang sangat tinggi.
"Setelah pertemuan, kita harapkan bisa langsung MoU dan berkontrak. Supaya bisa segera teralisasi kerjasama yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah," optimis Boni. **
Artinya, sudah lebih 3 bulan pemberlakuan kenaikan pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, janji bagi hasil ke daerah masih belum teralisasi sama sekali. Hal itu tentunya sangat disayangkan, mengingat target PAD tak pernah tercapai.
General Manager (GM) PT Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun, Joni Hutama yang dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026) mengaku, hingga kini belum ada kesepakatan bagi hasil dengan Pemkab Meranti melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun begitu, pihaknya akan tetap menunggu.
"Kita masih menunggu. Kalau dapat, secepatnya dilakukan pembahasan dan dilakukan MoU. Setelah itu baru teken kontrak," katanya.
Menurutnya, jika BUMD PT Bumi Meranti ingin bagi hasil, maka harus ada investasi yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Harapan. Bisa dalam bentuk peningkatan dan pengadaan fasilitas, maupun penugasan sumber daya manusia (sdm).
"Kalau tak ada investasi tapi minta bagi hasil, sama saja pungli. Jangan seperti di Kalimantan, tidak ada investasi dari BUMD, tapi dapat bagi hasil, jadi terpaksa berurusan dengan APH (aparat penegak hukum)," ingat Joni.
GM Pelindo Tanjungbalai Karimun itu, menegaskan pihaknya siap menerima kunjungan BUMD PT Bumi Meranti untuk membahas rencana kerjasama pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan. Sehingga bisa disepakati bagi hasil nantinya.
"Kita siap menerima BUMD PT Bumi Meranti di Tanjungbalai Karimun. Dalam bulan ini (Januari) bisa," ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Meranti, Boni Nofrizal MH yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya sudah bersilaturahmi dengan Pelindo Selatpanjang untuk menindaklanjuti rencana kerjasama pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan. Namun, diarahkan ke Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun.
"Kita sedang mengagendakan untuk membahas kerjasama dengan Pelindo di Tanjungbalai Karimun. Sehingga rencana kerjasama bisa teralisasi," katanya.
Dirut BUMD yang baru dilantik itu, optimis kerjasama bisa dimulai dan terlaksana sebelum Imlek 2026. Karena lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang sangat tinggi.
"Setelah pertemuan, kita harapkan bisa langsung MoU dan berkontrak. Supaya bisa segera teralisasi kerjasama yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah," optimis Boni. **
Baca Juga:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Pemkab Meranti Kunjungi Pemko Pekanbaru, Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur
Wisuda STKIP Meranti, Sekda Sudandri: Lulusan Harus Jadi Agen Perubahan di Dunia Pendidikan
Pemkab Meranti Gandeng Universitas Awal Bros, Perkuat SDM dan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T
Dorong Peningkatan SDM, Bupati Meranti Buka Sosialisasi Pascasarjana UMRAH
Dorong Urgensi Penegasan Batas Wilayah, Pemkab Meranti Agendakan Pembahasan ke DPR RI
Bupati Asmar Buka Manasik Haji Nasabah BRK Syariah, Tekankan Bekal Ilmu dan Kesehatan Menuju Tanah Suci
Komentar