Lembaga Pengelola Cagar Biosfir Giam Bukit Batu - Siak Kecil Rakor Dengan UNESCO

Baca Juga:

• Hadapi El Nino, Pemprov Riau Perkuat Desa Cegah Karhutla
• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Ir.Herman Mahmud kepada wartawan, Rabu (1/4).Herman mengatakan ada tiga fokus yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya masalah ekonomi, lingkungan dan riset.

"Selama ini lembaga pengelola cagar biosfir sudah di SK kan oleh Gubernur, namun MAB Lipi menginginkan langsung ditangani Kabupaten, maka kemarin dilakukan rapat koordinasi dengan pihak yang berhubungan langsung dengan Giam Bukit Batu - Siak Kecil ini," sebut Herman.

Rapat koordinasi itu kata Herman dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Jondi, Kepala Disbudparpora Kabupaten Bengkalis Eduar, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Balitbang, Kepala BLH dan dari perwakilan Sinarmas Group.

Keberadaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai satu dari 553 cagar biosfer yang tersebar di 124 negara dan tergabung dalam "UNESCO's World Network of Biosphere Reserves (WNBR)" menjadi begitu penting dan berharga bagi Indonesia.

"Hutan rawa gambut Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 84.967 hektare dan Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 21.500 hektare, merupakan bagian dari "eco-region" hutan Sumatera yang sebelumnya telah diidentifikasi LIPI sebagai sebuah areal yang didiami sedikitnya 159 jenis burung, 10 jenis mamalia, 13 jenis ikan, 8 jenis reptil berikut 52 jenis tumbuhan langka dan dilindungi," paparnya.

"Melihat keberadaan Giam Siak Kecil – Bukit Batu yang telah menjalankan berbagai peran, mulai dari fungsi konservasi, penelitian dan pengembangan serta pembangunan berkelanjutan, sayang sekali kalau tidak kita jaga. saat ini kan banyak kebakaran hutan dan lahan, semua kita ingin cover kembali jangan sampai itu terjadi lagi dan menjadi sasaran masyarakat tak bertanggung jawab," tambah Herman

Untuk itulah, lanjut dia, dibentuk kelembagaan dalam rangka menangani semua permasalahan tersebut, "Ketuanya langsung pak Bupati" tutup Herman Mahmud.(Gus)