Keabsahan Ijazah Amril Mukminin Diragukan, Arifin: Penegak Hukum Harus Cepat Tanggap

Baca Juga:

• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit
• Lapas Selatpanjang Gandeng Disdukcapil Tertibkan Data Warga Binaan

Berdasarkan data yang diperoleh, Amril Mukminin yang merupakan calon Bupati Bengkalis adanya keanehan dalam jenjang tamatan pendidikannya.

‎Pria kelahiran Muara Basung 05 Maret 1973 itu tamat SD tahun 1985 dan SLTP tamat pada tahun 1988, sedangkan SLTA tamat tahun 1996. Untuk kejenjang pendidikan S1 nya tidak dituliskan ‎universitas dan tahunnya. Sedangkan S2 hanya dituliskan Universitas Surabaya tahun 2012.

Hal demikian ditanggapi Tokoh Pemuda Bengkalis ‎Arifin SH, MH ‎kepada sejumlah wartawan, Kamis (10/9). Ia menjelaskan jika melihat dari jenjang pendidikan Amril Mukminin SLTP tamat pada tahun 1988 kemudian SLTA pada 1996 itu sangat jauh jarak tamat sekolahnya.

"SMP tamat tahun 1988, kalau dia (Amril Mukminin,red) langsung lanjut ke pendidikan SLTA seharusnya setelah SMP maka lulus tahun 1991. Tapi disini lulus 1996, selain itu untuk sekolah tinggi S1 nya kapan dan dimana?," tanya Arifin SH,MH yang berprofesi pengacara di Jakarta ini.

‎Menurut Arifin, perlu dilakukan investigasi ke Almamater yang mengeluarkan ijazah tersebut. "Jangan sampai masyarakat kabupaten Bengkalis kecolongan untuk memilih pemimpin untuk negeri junjungan ini," pinta Arifin.

Untuk itu, dikatakan Arifin, ‎seharusnya penegak hukum harus cepat tanggap atas temuan ataupun jika adanya laporan bahkan dibeberapa media yang sempat menjadi perhatian publik.

"Jika tidak terbukti maupun terbukti itu harus diselesaikan secara penegakan hukum. Ini menyangkut hidup masyarakat kabupaten Bengkalis. Jika Dugaan pasangan calon bupati/wakil bupati menggunakan dokumen palsu apa lagi didugaan menggunakan ijazah palsu. Ini kriminal murni," terang Arifin.

Bahkan, dikatakan Arifin lagi, seharusnya sebelum penetapan Paslon oleh KPU semua stake holder penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU,) penegak hukum kepolisian dan kejaksaan betul meneliti dokumen persyaratan Paslon.

"Jika menyangkut persoalan ijazah seharusnya dicek pada almamater sekolah/ perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut, terus dicek ke Dikti / Kopertis wilayah di mana ijazah tersebut dikeluarkan. Hal ini menyangkut kredibilitas seorang Paslon sebagai pemimpin ketika dia terpilih,"tegasnya.

Jangan sampai masalah dugaan ijazah palsu ini menjadi komoditas atau kampanye hitam bagi paslon untuk menjatuhkan paslon lain, maka harus dituntaskan.Jika isu tersebut benar dan dapat dibuktikan secepatnya proses sampai ke pengadilan.

"Kita semua sudah tahu belum lama ini seorang Ketua KPK (Abraham Samad) telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam hal dokumen Kartu Keluarga). Apalagi ini masalah dugaan ijazah,"akhir Arifin.

Terpisah saat dihubungi kepada Amril Mukminin enggan berkomentar masalah tersebut. "Jangan dulu lah, nanti tambah heboh. Saya no comment," katanya lewat telepon selulernya belum lama ini seperti dikutip daririau.com. (Red)