GAPENSI: Proses Lelang ULP Bengkalis Pakai Setor dan Melibatkan Pihak Tertentu

BENGKALIS -Pelaksanaan pelelangan poyek Pemkab Bengkalis yang dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis pada tahun 2015 ini dinilai kalangan dunia usaha semakin tidak sehat dan diduga kuat penuh praktik kotor. Naasnya lagi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berada di Batam Kepulauan Riau bungkam tidak berdaya, diduga juga sudah dikondisikan, dan penegak hukum seperti tutup mata.

Baca Juga:

• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit
• Lapas Selatpanjang Gandeng Disdukcapil Tertibkan Data Warga Binaan

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bengkalis Suhaimi SH, menilai pelaksanaan pelelangan proyek tahun 2015 ini sudah rusak parah, tidak lagi menggunakan etika dan proses pelelangan yang terjadi semakin menjurus tidak sehat. Disinyalir, tidak aka nada rekanan bias mendapatkan proyek tanpa membayar uang setoran kepada panitia lelang di ULP maupun Kelompok Kerja (Pokja).

"Tahun ini pelaksanaan lelang proyek sudah semakin rusak. Sudah menjadi rahasia umum kalau proses lelang di Bengkalis ini pakai setoran dan melibatkan pihak-pihak tertentu, atau sudah dikondisikan jauh hari pemenangnya.Sebaiknya semua paket yang sudah ditender dibatalkan atau diulang saja karena sarat KKN, "papar Suhaimi, Rabu (24/6).

Alasannya ujar Suhaimi, pelelangan tahun ini sarat dengan persaingan usaha yang tidak sehat, pemenang lelang sudah diatur, ada setoran yang sudah ditetapkan besarannya serta ada pihak lain diluar ULP diduga ikut mengintervensi ULP. Disisi lain KPPU dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, malahan diduga mereka terseret dalam permainan pengaturan lelang yang sudah terkondisikan.

Sejak beberapa tahun belakangan kata pria 50 tahunan itu, KPPU sudah tidak ada gunanya lagi, semua pengaduan rekanan yang disertai bukti tidak digubris dan masuk tong sampah. Ia menyentil sebaiknya KPPU yang berada di Kota Batam dibubarkan saja, karena sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah persaingan usaha, malahan diduga jadi ajang jual beli kasus.

"Kondisi lelang proyek dari tahun ke tahun di Bengkalis sudah memasuki babak memprihatinkan. Anehnya, penegak hukum seperti tak tahu kalau lelang proyek di Bengkalis dipenuhi praktik kotor dan sudah sangat tidak sehat,"sentil Suhaimi.

Terpisah Direktur Eksekutif BAK LIPUN Bengkalis Abdul Rahman S juga heran kalau praktik pelelangan yang tidak sehat yang terjadi empat tahun belakangan di ULP Bengkalis dibiarkan penegak hokum. Mustahil menurutnya penegak hukum tidak tahu dalam kurun aktu empat tahun lelang proyek di Bengalis diwarnai praktik suap menyuap.

"Sudah menjadi rahasia umum, kalau lelang proyek di Bengkalis tidak hanya melibatkan panitia lelang dan rekanan semata, tapi diduga ada oknum anggota dewan ikut mengkondisikan proyek. Juga diduga ada aparat penegak hukum dibelakang praktik tidak sehat itu, sehingga lelang proyek di Bengkalis praktek suap sudah menjadi budaya, "terangnya.

Bahkan tambahnya, diduga setoran lelang tahun 2015 ini bakal lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk biaya pilkada kepala daerah bulan Desember mendatang. Sementara insititusi penegak hukum tidak pernah menyentuh masalah praktik kotor pelelangan proyek di Bengkalis ke ranah hukum, demikian juga dengan KPPU di Batam yang mandul total.(Gus)