9 daerah ini bakal dapat pendampingan KPK, termasuk Riau

BENGKALISONE -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya untuk memperbaiki sistem di pemerintahan. Salah satunya dengan memberikan pendampingan kepada sembilan provinsi yang dinilai rawan akan tindak pidana korupsi. Adapun pendampingan itu diberikan lewat program koordinasi dan supervisi bidang penindakan dan pencegahan terintegrasi.

Tujuannya agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ada enam provinsi yang awalnya didampingi karena punya kerawanan terjadinya korupsi berulang, yakkni Sumatera Utara, Riau, dan Banten, serta tiga daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, ada tiga daerah yang meminta KPK untuk mendampingi agar proses perbaikan berjalan baik, yakni Bengkulu, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. "Sehingga pada 2016 ini, KPK mendampingi sembilan provinsi dalam program tersebut," ujar Alexander dalam jumpa pers capaian dan kinerja KPK 2016 di kantornya, Senin (9/1/2017).

Pada program ini, imbuhnya, KPK mendorong daerah melakukan perbaikan sistem, terutama pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "KPK juga mendorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) pada daerah tersebut," imbuh mantan hakimad hoctipikor itu.

Di samping itu, KPK juga menyasar sektor strategis lainnya. Contohnya, pada 2016, KPK mengawal implementasi dana desa di seluruh Indonesia.(rpc/jpnn)

Baca Juga:

• Pilkades Serentak 2026, ASN dan Perangkat Desa Diingatkan Tetap Netral
• Patroli Rutin Karhutla di Desa Insit, Babinsa Ingatkan Bahaya Membakar Lahan
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Edukasi Masyarakat soal Hukum dan Pancasila