PKB Resmi Berkoalisi dengan PDI-P

MAKASSAR, PESISIRONE.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menjalin kerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jelang Pemilu Presiden 2014. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan dewan tanfidz dan dewan syura PKB di Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin Pacung Gowang, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (10/5/2014) sore.

Baca Juga:

• Ops Patuh Lancang Kuning Segera Digelar, Masyarakat Harus Patuhi Aturan Berkendara
• Jumat Berkah Polres Meranti Sasar Komunitas Becak, Kapolres: Polisi Harus Dekat dan Bermanfaat Bagi Masyarakat
• Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Polres Kepulauan Meranti Sita 9,3 Sabu

"Ya (koalisi), berdasarkan rapat dewan syura dan kiai se-Jawa," ujar Ketua DPP PKB Marwan Jafar di Kantor Tribun Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu petang.

Marwan enggan berkomentar lebih jauh, soal mengapa koalisi baru diputuskan saat ini. Ia juga tidak berkomentar tentang kesepakatan yang telah dijalin antara partainya dan pantai "banteng hitam".

Sementara itu, di Jombang, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa keputusan mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, diyakini akan mampu menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Keputusan ini didasarkan atas maslahat kebangsaan dan kesejahteraan rakyat," kata Muhaimin seperti dikutip Antara.

Muhaimin menyatakan, PKB ingin menciptakan pemerintahan yang kuat, berwibawa, serta efektif dan efisien bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat bersama Jokowi dan PDI Perjuangan.

"Kami sadar bahwa untuk membenahi Indonesia diperlukan kerja sama yang baik dan tulus antarsemua komponen bangsa," katanya.

Dengan bergabungnya PKB, maka koalisi partai pendukung Jokowi bertambah kuat. Sebelumnya, Partai Nasdem telah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai capres. Koalisi ketiga partai ini cukup untuk mengusung Jokowi sebagai capres. Perolehan suara ketiga partai telah melebihi ambang batas pengajuan capres/cawapres yang ditetapkan undang-undang, yakni sebesar 25 persen suara sah atau 20 persen jumlah kursi di DPR.(kpc/pog)