Rencana Kenaikan Tarif Kapal Laut Tuai Penolakan, Karang Taruna Meranti Minta Ditinjau Ulang

merantione.com - Rencana kenaikan tarif tiket penumpang kapal laut milik PT Pelnas Lestari Indomabahari yang akan diberlakukan mulai 1 Februari 2026 menuai penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari KarangTaruna Kabupaten Kepulauan Meranti.

Baca Juga:

• Wabup Muzamil Ingatkan Kecamatan Tebingtinggi adalah Wajah Kabupaten
• Wakil Bupati Meranti Tinjau TPA Gogok, Tegaskan Komitmen Pengelolaan Sampah Daerah
• Wakil Ketua Fraksi Golkar Kawal Peremajaan Kabel PLN di Meranti, Soroti Krisis Listrik di Dua Kecamatan

Ketua KarangTaruna Kepulauan Meranti, Een Marfizas, S.Sos, menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan masyarakat dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah kepulauan. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Senin (27/1/2026).

"Transportasi laut merupakan moda utama masyarakat Kepulauan Meranti. Jika tarif naik signifikan, tentu ini akan sangat membebani masyarakat, terutama yang bergantung pada kapal laut untuk aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari," ungkap Een.

Ia menyoroti rencana kenaikan tarif yang dinilai janggal, mengingat hingga saat ini belum terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun demikian, tarif tiket justru direncanakan meningkat cukup tajam di hampir seluruh rute pelayaran.

Menurutnya, PT Pelnas Lestari Indomabahari seharusnya mengkaji ulang bahkan membatalkan rencana kenaikan tarif tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat kepulauan serta daya beli yang masih terbatas.

Sebelumnya, berdasarkan surat pemberitahuan yang beredar, PT Pelnas Lestari Indomabahari menetapkan pembaruan tarif tiket penumpang yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Rinciannya, rute Selatpanjang–Repan dan Selatpanjang–Sungai Tohor naik menjadi Rp120.000 dari sebelumnya Rp95.000.

Kemudian rute Selatpanjang–Tanjung Samak naik menjadi Rp150.000 dari Rp120.000. Selatpanjang–Tanjung Balai Karimun menjadi Rp210.000 dari Rp180.000, Selatpanjang–Batam Rp330.000 dari Rp270.000, dan Selatpanjang–Tanjung Pinang Rp400.000 dari Rp330.000.

Sementara itu, tarif Selatpanjang–Buton ditetapkan Rp150.000 dari Rp120.000, Selatpanjang–Bengkalis Rp200.000 dari Rp180.000, serta Selatpanjang–Dumai naik menjadi Rp330.000 dari sebelumnya Rp270.000.

Pihak perusahaan menyebutkan, kenaikan tarif dilakukan akibat meningkatnya biaya operasional kapal, penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) setiap tahun, biaya perawatan dan peremajaan armada, belum adanya penyesuaian tarif selama tiga tahun terakhir, serta kenaikan harga suku cadang mesin kapal yang mencapai sekitar 20 persen per tahun.

Namun, Een menegaskan bahwa dari enam poin alasan yang disampaikan pihak perusahaan, tidak satu pun yang menyebutkan adanya kenaikan BBM. Ia juga menilai keputusan tersebut dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mengkaji dan mengevaluasi kenaikan tarif yang ditetapkan PT Pelnas Lestari Indomabahari. Keputusan ini dinilai sepihak dan tidak melibatkan unsur pemerintah," tegasnya.

Ia juga meminta agar DPRD Provinsi Riau turut dilibatkan dalam penetapan kebijakan tarif transportasi laut tersebut. Menurutnya, kenaikan tarif ini akan sangat dirasakan masyarakat, terlebih dalam waktu dekat akan memasuki momen perayaan Hari Raya Imlek dan persiapan menyambut bulan suci Ramadan.

"Jika ini tetap diberlakukan, masyarakat jelas sangat keberatan dan dirugikan. Kami meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali dan dievaluasi secara menyeluruh," pungkasnya.**