Al Amin Sebarluaskan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Ponpes
Pauzi - Minggu, 08 November 2026 18:46 WIB
merantione.com - Anggota DPRD Fraksi PKS, Al Amin SPd MM, melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
Kegiatan penyebarluasan Perda ini berlangsung di Dusun Parit Tengah, Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir, Minggu (8/11/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa bersama perangkat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, serta masyarakat setempat.
Al Amin menjelaskan bahwa Perda terkait pendidikan tersebut disebarluaskan kepada masyarakat dengan untuk memberikan pemahaman dan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan, baik keagamaan maupun pondok pesantren.
Keberadaan Perda yang terdiri atas 23 BAB dan 125 Pasal itu, sebutnya, menjadi salah satu regulasi penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan oleh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Jadi, melalui Perda ini masyarakat perlu mengetahui apa-apa saja yang diatur oleh pemerintah daerah tentang pendidikan seperti keagamaan dan pondok pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terus, bagaimana keberadaan dapat mendukung berjalannya penyelenggaraan pendidikan dengan baik," ungkapnya dalam pertemuan.
Agar penerapan Perda ini bisa berjalan dengan baik, Al Amin berharap masyarakat dapat mengambil peran penting untuk mendukungnya agar betul-betul terlaksanakan secara optimal dan sesuai pula peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Masyarakat juga punya peran penting dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang baik. Makanya dari itu, Perda ini dipandang perlu untuk disebarluaskan agar mereka mengetahui apa-apa saja regulasinya," tutup politisi PKS Kepulauan Meranti itu.**
Baca Juga:
Kegiatan penyebarluasan Perda ini berlangsung di Dusun Parit Tengah, Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir, Minggu (8/11/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa bersama perangkat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, serta masyarakat setempat.
Al Amin menjelaskan bahwa Perda terkait pendidikan tersebut disebarluaskan kepada masyarakat dengan untuk memberikan pemahaman dan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan, baik keagamaan maupun pondok pesantren.

Keberadaan Perda yang terdiri atas 23 BAB dan 125 Pasal itu, sebutnya, menjadi salah satu regulasi penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan oleh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Jadi, melalui Perda ini masyarakat perlu mengetahui apa-apa saja yang diatur oleh pemerintah daerah tentang pendidikan seperti keagamaan dan pondok pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terus, bagaimana keberadaan dapat mendukung berjalannya penyelenggaraan pendidikan dengan baik," ungkapnya dalam pertemuan.
Agar penerapan Perda ini bisa berjalan dengan baik, Al Amin berharap masyarakat dapat mengambil peran penting untuk mendukungnya agar betul-betul terlaksanakan secara optimal dan sesuai pula peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Masyarakat juga punya peran penting dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang baik. Makanya dari itu, Perda ini dipandang perlu untuk disebarluaskan agar mereka mengetahui apa-apa saja regulasinya," tutup politisi PKS Kepulauan Meranti itu.**
Editor
: Pauzi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar