Pasca Dihina Oknum Guru Madrasah, Amek: Kita Tanggapi Dengan Sikap Dewasa

SELATPANJANG - Ucapan salah satu peserta aksi, dalam aksi damai yang digelar sejumlah guru honor madrasah untuk memperjuangkan hak mereka terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Kamis (13/7/2017), memang sangat melukai hati wartawan di Meranti.

Waktu itu, pelaku bernama Syahril, dengan lancang mengatakan, dalam aksi demo yang mereka lakukan tidak memerlukan liputan dari media (pekerja pers, red), karena sudah dibayar oleh Pemkab Meranti, dan diucapkan di depan umum.

Namun, hal tersebut ditanggapi dengan sikap dewasa oleh wartawan, sehingga pelaku terhindar dari amukan. Bahkan, wartawan khususnya yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diminta untuk tetap menjalankan tugas sesuai fungsi dan perannya sesuai Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999 tentang pers.

"Saya minta kawan-kawan tidak terprovokasi atas ucapan salah satu peserta demo yang melecehkan profesi wartawan saat aksi di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, pada Kamis (13/7/2017) kemarin. Kita harus profesional dalam bertugas dan tetap menjalankan fungsi control sosial. Kita harus menanggapi insiden itu dengan sikap dewasa," ujar Ketua PWI Kepulauan Meranti, Ahmad Yuliar, Jumat (14/7/2017).

Menurut Ahmad Yuliar, ujaran yang mengadung pelecehan dan perilaku merendahkan profesi wartawan yang terjadi pada aksi demo kemarin bukanlah pertama. Namun diharapkan menjadi yang terakhir yang dialami wartawan di Meranti. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu tantangan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. 

"Walau demikian, kita tetap mengecam perilaku-perilaku yang melecehkan profesi atau melakukan kekerasan terhadap wartawan," ujar pria yang akrab disapa Amek itu. 

Dia juga mengimbau agar seluruh wartawan yang bertugas di Meranti, khususnya wartawan yang tergabung dalam PWI berpegang teguh pada kode etik jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dengan adanya etika dan estetika yang baik, komunikasi antara wartawan dan orang lain bisa terjalin dengan baik.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti gerah dengan salah satu pendemo yang mengucapkan kata-kata tak pantas ke pekerja pers. Salah satu pendemo yang belakangan diketahui berasal dari guru madrasah mengatakan aksi mereka tidak perlu dipublikasikan karena media telah dibayar oleh Pemkab Meranti. 

"Dia mengatakan di depan umum, dalam aksi demo mereka tidak memerlukan liputan dari media (pekerja pers, red), karena sudah dibayar oleh Pemkab Meranti," tutur Ahmad Yuliar. 

Ahmad Yuliar menuturkan, dalam aksi dari Gedung DPRD hingga ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti, awalnya aksi mereka tidak menyinggung profesi wartawan. Ucapan tersebut terlontar oleh salah satu guru madrasah saat Pemkab Meranti yang difasilitasi oleh pihak Polres Kepulauan Meranti membuka forum dialog di Aula Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti. 

"Ucapan salah satu peserta aksi itu bisa menimbulkan opini di masyarakat jika kami (wartawan, red) telah disuap oleh pemerintah daerah agar tidak meliput pemberitaan terkait tunjangan kesejahteraan guru madrasah dan bantuan mahasiswa," ujarnya. 

Padahal, lanjut dia, pekerja pers di Meranti sangat getol mendorong Pemkab Meranti dan Kemenag Meranti untuk segera membuat kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor. Tidak terkecuali mahasiwa miskin dan kesejahteraan guru madrasah naungan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kepulauan Meranti. 

"Kami selalu mengedepankan profesionalitas dalam mengemban tugas dan pekerjaan kami di daerah. Ucapan salah satu peserta aksi sangat menyakiti hati seluruh wartawan di Meranti," ujarnya. (rls/nur)

Baca Juga:

• Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
• Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial