Bupati: HPS Dimulai Sejak Resolusi PBB
MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan MSi secara resmi membuka Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Propinsi Riau di halaman Kantor Bupati, Kamis (4/12/2014).
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and Agriculture Organization menetapkan World Food Day melalui Resolusi PBB No. 1/1979 tanggal 16 Oktober di Roma Italia dimana pada hari tersebut bertepatan dengan awal terbentuknya FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981 seluruh Negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS secara nasional pada setiap tahun.
"Peringatan HPS ke-34 Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan suatu momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," ucapnya.
Dikatakannya, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya pangan local yang potensial yaitu sagu yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan gandum. Hal ini dapat memberikan satu point bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk dapat mewujudkan Kemandirian Pangan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden Jokowi. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan local.
Untuk perwujudan kemandirian pangan dilakukan secara bertahap melaui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, dikatakan Bupati, Indonesia juga perlu mengubah cara pandang untuk mencapai ketahanan pangan. Perubahan ini penting untuk melepaskan diri dari kebijakan dan praktek yang salah dimasa lalu. Termasuk pulih dari kerusakan yang telah terjadi didalam system ketahanan pangan nasional maupun daerah. Cara pandang yang harus diubah mencakup tiga hal.
Pertama, Pemerintah perlu segera mengubah kebijakan sistem pertanian industri monokultur (seragam) ke pertanian berbasis petani dan system lokal yang ragam. Dominasi beras harus diimbangi sistem pangan yang beragam, sesuai kebudayaan dan ekosistem lokal. Ketika pangan lokal beralih pada dominasi beras, maka pengelolaan pangan juga beralih dari tangan masyarakat ketangan Pemerintah dan pasar. Cara pandang bahwa pangan adalah beras yang perlu dibeli dipasar, atau diatur oleh Pemerintah, harus diubah menjadi : Pangan adalah beragam makanan lokal yang dapat dikelola masyarakat sendiri.
Kedua, Pemerintah tidak bisa menyerahkan sepenuhnya distribusi dan perdagangan pangan di tangan pasar. Alasannya jelas, pangan menyangkut kehidupan orang banyak. Contoh nyata adalah kasus harga minyak goreng yang melambung tak terkendali padahal Indonesia swasembada minyak goreng. Ketika harga dipasar Internasional naik, Pemerintah tidak berkuasa dan tidak berupaya mengendalikan pasar. Bandingkan dengan Thailand yang segera mengurangi jumlah ekspor beras saat harga beras naik untuk menjamin rakyatnya tidak akan kekuarangan beras.
Ketiga, Pemerintah perlu mengubah strategi pertanian berbasis agro-kimia menjadi praktek ramah lingkungan. Penggunaan bahan - bahan kimia pabrik dalam pertanian merusak tanah dan air dalam jangka panjang. Termasuk menghasilkan produk pangan yang tidak sehat dan aman, antaralain dengan adanya residu pestisida dan ancaman transgenetik. Keberlangsungan produksi pertanian penting artinya untuk menjamin pangan yang cukup sehat dan aman.
Tata kelola pangan (Food Governance) yang berdaulat adalah keputusan politik di tingkat Pemerintah dan tidak bisa dijalankan oleh Departemen Pertanian saja. Karena ini menyangkut system produksi, sumber daya alam, distribusi, perdagangan, partisipasi masyarakat, pilihan teknologi, dan kebudayaan. Ini adalah persoalan pembangunan sehingga perlu dipadukan dalam kebijakan pembangunan nasional.
"Kita bisa belajar tentang tata kelola pangan dari Ethiopia. di Trigray, Ethiopia, pemerintah bersedia terlibat dalam percobaan membandingkan pertanian agro - kimia dengan cara organik yang memakai kompos serta konservasi air dan tanah. Percobaan yang disisipi unsure pendidikan ini melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga Desa. Hasilnya membuktikan bahwa pertanian organik dengan konservasi tanah dan air memberi panen melimpah dan meningkatkan pendapatan petani miskin terutama kaum perempuan," sebutnya.
Kebijakan pertanian tidak boleh seragam untuk semua pulau di Indonesia. Kebijakan harus berdasarkan keunggulan lokal, sumber daya local dan system local. Selama ini, sasaran nasional ditentukan tanpa memperhitungkan potensi dan kelemahan tiap daerah dan dipaksakan di semua desa atau Provinsi. Akibatnya berpotensi merusak sistem sumber daya local.
Selama ini, sasaran nasional ditentukan tanpa memperhitungkan potensi dan kelemahan tiap daerah dan dipaksakan di semua desa dan Provinsi. Akibatnya berpotensi merusak sistem dan sumber daya lokal. Kebijakan harus dirumuskan secara partisipatif, petani Indonesia memberi masukan sebagai mitra sejajar yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, lumbung desa dan lumbung benih harus dihidupkan di tingkat lokal dan nasional.
Ada sejumlah fakta penting yang bisa menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bisa menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjamin kepemilikan petani atas tanah sehingga petani di Meranti bisa mengeluarkan investasi jangka panjang untuk pertanian.
"Kedua, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai sumber daya pangan lokal pengganti beras yaitu sagu, yang secara klinis telah terbukti mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi serta rendah kadar gula sehingga lebih menyehatkan untuk dikonsumsi daripada beras dan bisa dijadikan tepung yang kemudian diolah menjadi beranekaragam produk pangan," jelasnya.
Untuk itu pada acara Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti ini nantinya juga akan dimeriahkan dengan kegiatan Gemar Makan Produk Pangan Lokal (sagu), Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dan dilanjutkan dengan Meranti Expo 2014.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim “Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - 34 Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014” secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk menuju hari esok yang lebih baik," katanya saat pembukaan HPS. ***(adv)
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and Agriculture Organization menetapkan World Food Day melalui Resolusi PBB No. 1/1979 tanggal 16 Oktober di Roma Italia dimana pada hari tersebut bertepatan dengan awal terbentuknya FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981 seluruh Negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS secara nasional pada setiap tahun.
"Peringatan HPS ke-34 Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan suatu momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," ucapnya.
Dikatakannya, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya pangan local yang potensial yaitu sagu yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan gandum. Hal ini dapat memberikan satu point bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk dapat mewujudkan Kemandirian Pangan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden Jokowi. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan local.
Untuk perwujudan kemandirian pangan dilakukan secara bertahap melaui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, dikatakan Bupati, Indonesia juga perlu mengubah cara pandang untuk mencapai ketahanan pangan. Perubahan ini penting untuk melepaskan diri dari kebijakan dan praktek yang salah dimasa lalu. Termasuk pulih dari kerusakan yang telah terjadi didalam system ketahanan pangan nasional maupun daerah. Cara pandang yang harus diubah mencakup tiga hal.
Pertama, Pemerintah perlu segera mengubah kebijakan sistem pertanian industri monokultur (seragam) ke pertanian berbasis petani dan system lokal yang ragam. Dominasi beras harus diimbangi sistem pangan yang beragam, sesuai kebudayaan dan ekosistem lokal. Ketika pangan lokal beralih pada dominasi beras, maka pengelolaan pangan juga beralih dari tangan masyarakat ketangan Pemerintah dan pasar. Cara pandang bahwa pangan adalah beras yang perlu dibeli dipasar, atau diatur oleh Pemerintah, harus diubah menjadi : Pangan adalah beragam makanan lokal yang dapat dikelola masyarakat sendiri.
Kedua, Pemerintah tidak bisa menyerahkan sepenuhnya distribusi dan perdagangan pangan di tangan pasar. Alasannya jelas, pangan menyangkut kehidupan orang banyak. Contoh nyata adalah kasus harga minyak goreng yang melambung tak terkendali padahal Indonesia swasembada minyak goreng. Ketika harga dipasar Internasional naik, Pemerintah tidak berkuasa dan tidak berupaya mengendalikan pasar. Bandingkan dengan Thailand yang segera mengurangi jumlah ekspor beras saat harga beras naik untuk menjamin rakyatnya tidak akan kekuarangan beras.
Ketiga, Pemerintah perlu mengubah strategi pertanian berbasis agro-kimia menjadi praktek ramah lingkungan. Penggunaan bahan - bahan kimia pabrik dalam pertanian merusak tanah dan air dalam jangka panjang. Termasuk menghasilkan produk pangan yang tidak sehat dan aman, antaralain dengan adanya residu pestisida dan ancaman transgenetik. Keberlangsungan produksi pertanian penting artinya untuk menjamin pangan yang cukup sehat dan aman.
Tata kelola pangan (Food Governance) yang berdaulat adalah keputusan politik di tingkat Pemerintah dan tidak bisa dijalankan oleh Departemen Pertanian saja. Karena ini menyangkut system produksi, sumber daya alam, distribusi, perdagangan, partisipasi masyarakat, pilihan teknologi, dan kebudayaan. Ini adalah persoalan pembangunan sehingga perlu dipadukan dalam kebijakan pembangunan nasional.
"Kita bisa belajar tentang tata kelola pangan dari Ethiopia. di Trigray, Ethiopia, pemerintah bersedia terlibat dalam percobaan membandingkan pertanian agro - kimia dengan cara organik yang memakai kompos serta konservasi air dan tanah. Percobaan yang disisipi unsure pendidikan ini melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga Desa. Hasilnya membuktikan bahwa pertanian organik dengan konservasi tanah dan air memberi panen melimpah dan meningkatkan pendapatan petani miskin terutama kaum perempuan," sebutnya.
Kebijakan pertanian tidak boleh seragam untuk semua pulau di Indonesia. Kebijakan harus berdasarkan keunggulan lokal, sumber daya local dan system local. Selama ini, sasaran nasional ditentukan tanpa memperhitungkan potensi dan kelemahan tiap daerah dan dipaksakan di semua desa atau Provinsi. Akibatnya berpotensi merusak sistem sumber daya local.
Selama ini, sasaran nasional ditentukan tanpa memperhitungkan potensi dan kelemahan tiap daerah dan dipaksakan di semua desa dan Provinsi. Akibatnya berpotensi merusak sistem dan sumber daya lokal. Kebijakan harus dirumuskan secara partisipatif, petani Indonesia memberi masukan sebagai mitra sejajar yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, lumbung desa dan lumbung benih harus dihidupkan di tingkat lokal dan nasional.
Ada sejumlah fakta penting yang bisa menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bisa menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjamin kepemilikan petani atas tanah sehingga petani di Meranti bisa mengeluarkan investasi jangka panjang untuk pertanian.
"Kedua, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai sumber daya pangan lokal pengganti beras yaitu sagu, yang secara klinis telah terbukti mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi serta rendah kadar gula sehingga lebih menyehatkan untuk dikonsumsi daripada beras dan bisa dijadikan tepung yang kemudian diolah menjadi beranekaragam produk pangan," jelasnya.
Untuk itu pada acara Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti ini nantinya juga akan dimeriahkan dengan kegiatan Gemar Makan Produk Pangan Lokal (sagu), Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dan dilanjutkan dengan Meranti Expo 2014.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim “Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - 34 Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014” secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk menuju hari esok yang lebih baik," katanya saat pembukaan HPS. ***(adv)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Peduli Keselamatan Berkendara, Satlantas Polres Meranti Gencarkan Himbauan Tertib Berlalulintas
Produk Unggulan UMKM Meranti Didorong Masuk Pemetaan KPJU Riau 2026
Buka OMI Kemenag 2026, Bupati Asmar Ajak Siswa Berinovasi Soal Sains dan Teknologi dengan Nilai Islam
Tim UIN Suska Riau Berkunjung ke Meranti, Tawarkan Kolaborasi Sejumlah Bidang ke Bupati Asmar
Hafal 30 Juz Al-Qur'an, Santriwati Ponpes Darul Fikri dapat Reward Umrah Gratis
Maklumat Bersama Dikeluarkan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Karhutla Makin Diperkuat
Komentar