KLB Difteri, Benarkah Orang Dewasa juga Perlu Divaksin?

JAKARTA - Maraknya kasus kejadian luar biasa (KLB) difteri mulai menuai rasa was-was dikalangan masyarakat. Gerakan vaksin melalui Outbreak Response Immunization (ORI) juga sudah mulai gencar dilakukan di berbagai tempat di lokasi KLB difteri.

Difteri sendiri bukan hanya menimpa anak usia sekolah, tapi juga bisa menyerang orang dewasa yang belum diberi vaksin difteri.

Hal ini disampaikan perwakilan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, Samsuridjal Djaudzi, dalam konferensi pers Wajib ORI di Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jakarta, Senin (18/12/2017) kemarin.

"Orang dewasa juga bisa terkena difteri. Persoalannya adalah sekarang ini, sudah banyak anak yang terkena (difteri). Ada kemungkinan juga orang dewasa terkena," kata Djaudzi.

"Makanya juga kewaspadaan perlu ditumbuhkan, tapi juga jangan membuat panik. Kalau panik, praktis orang dewasa minta divaksin dan anaknya nanti nggak kebagian vaksin," sambungnya.

Baca Juga:

• Semarak Bulan Bahasa SMP se-Meranti, Sudandri Ajak Pelajar Lestarikan Bahasa Melayu
• Heboh, Pria 54 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Kawasan PT Uni Seraya Meranti
• Polmas Dirgantara Hadir di Meranti, Korpolairud Baharkam Polri Salurkan Puluhan Pekat Sembako buat Warga

Baca juga: IDAI: Kasus KLB Difteri Indonesia Terbesar di Dunia

Djaudzi sendiri hanya menganjurkan vaksin ulang bagi orang dewasa yang kemungkinan terpapar dengan pasien difteri seperti tenaga medis atau keluarga pasien.

"Kami hanya menganjurkan kepada orang dewasa yang kemungkinan berisiko kontak. Jadi tidak semua orang dewasa perlu diimunisasi," tegas Djaudzi.

Sementara itu, Ketua PB IDI Aman Pulungan mendesak agar ketersedian vaksin difteri segera dipenuhi.

"Menurut diskusi saya dengan beberapa teman-teman di WHO, bisa tidak cukup (vaksin). Kalau kita ekspose, ini akan membuat kepanikan," kata Aman dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, Aman meminta Biofarma, selaku perusahaan p

enyedia vaksin difteri, untuk memproduksi vaksin sebanyak mungkin atau menarik kembali vaksin yang sudah terlanjur diekpor ke luar negeri.

"Kalau perlu kita mengimpor dari beberapa negara, meminjam dulu. Setelah itu harus ada operational cost di provinsi-provinsi (Indonesia)," pungkas Aman.

 

Sumber: Suara.com