Wisata Pulau Rupat Dijajah?
BENGKALIS -Masyarakat Pulau Rupat banyak yang terkejut dengan kebijakan pemerintah daerah Propinsi Riau yang memberikan izin kepada PT. Logomas Utama untuk "menggarap" pasir yang berada di kawasan perairan laut Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.
Bagaimana tidak, izin yang diberikan seluas 5.030 HA itu ternyata berada dalam kawasan wisata bahari yang selama ini dibanggakan masyarakat Pulau Rupat khususnya dan Bengkalis pada umumnya yaitu Pulau Beting Aceh yang terkenal dengan pasir berbisiknya.
Disampaikan Misliadi anak watan Rupat bahwa diri sangat terkejut dan heran dengan kebijakan pemerintah propinsi ini.
"Karena setahu saya gubernur kita sudah beberapa kali mengunjungi destinasi wisata pulau Beting Aceh ini tapi kenapa masuk dalam kawasan konsesi PT. Logomas Utama,"ungkapnya, Kamis (25/5/2017).
Sesuai informasi yang didapat, sambung Misliadi, izin yang dikeluarkan pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu nomor 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/66 tertanggal 29 maret 2017 kepada PT. Logomas Utama seluas 5.030 HA di perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis termasuk didalamnya sebagian kecil pulau Beting Aceh dan separuh dari Pulau Babi.
"Ini sangat melukai perasaan kita yang selama ini menjadikan Pulau Beting Aceh sebagai destinasi wisata handalan,"tambahnya.
Mantan aktivis itu menduga ada kejanggalan dengan izin yang diberikan kepada PT. Logomas Utama. Izin itu akan berdampak terhadap keindahan Beting Aceh. Belum lagi, Pulau Babi, yang jelas masuk kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
"Kita minta kepada gubernur untuk membatalkan ataupun meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan ini karena sangat banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sama-sama kita ketahui RTRW Propinsi Riau sampai hari ini belum ada tetapi propinsi saya nilai cukup gegabah dengan mengeluarkan izin tersebut padahal Rupat Utara telah dicanangkan sebagai salah satu kawasan wisata nasional,"imbuh Ketua PKB Bengkalis. (Gus)
Bagaimana tidak, izin yang diberikan seluas 5.030 HA itu ternyata berada dalam kawasan wisata bahari yang selama ini dibanggakan masyarakat Pulau Rupat khususnya dan Bengkalis pada umumnya yaitu Pulau Beting Aceh yang terkenal dengan pasir berbisiknya.
Disampaikan Misliadi anak watan Rupat bahwa diri sangat terkejut dan heran dengan kebijakan pemerintah propinsi ini.
"Karena setahu saya gubernur kita sudah beberapa kali mengunjungi destinasi wisata pulau Beting Aceh ini tapi kenapa masuk dalam kawasan konsesi PT. Logomas Utama,"ungkapnya, Kamis (25/5/2017).
Sesuai informasi yang didapat, sambung Misliadi, izin yang dikeluarkan pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu nomor 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/66 tertanggal 29 maret 2017 kepada PT. Logomas Utama seluas 5.030 HA di perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis termasuk didalamnya sebagian kecil pulau Beting Aceh dan separuh dari Pulau Babi.
"Ini sangat melukai perasaan kita yang selama ini menjadikan Pulau Beting Aceh sebagai destinasi wisata handalan,"tambahnya.
Mantan aktivis itu menduga ada kejanggalan dengan izin yang diberikan kepada PT. Logomas Utama. Izin itu akan berdampak terhadap keindahan Beting Aceh. Belum lagi, Pulau Babi, yang jelas masuk kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
"Kita minta kepada gubernur untuk membatalkan ataupun meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan ini karena sangat banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sama-sama kita ketahui RTRW Propinsi Riau sampai hari ini belum ada tetapi propinsi saya nilai cukup gegabah dengan mengeluarkan izin tersebut padahal Rupat Utara telah dicanangkan sebagai salah satu kawasan wisata nasional,"imbuh Ketua PKB Bengkalis. (Gus)
Baca Juga:
- MERANTI -- Jajaran Polres Kepulauan Meranti menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui program Jembatan Merah Putih Pre
- Sekda Sudandri Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Meranti, Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah
- Babinsa dan MPA Patroli Karhutla di Rangsang Barat, Warga Diimbau Tak Bakar Lahan
SHARE:
Berita Terkait
MERANTI -- Jajaran Polres Kepulauan Meranti menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui program Jembatan Merah Putih Pre
Sekda Sudandri Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Meranti, Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah
Babinsa dan MPA Patroli Karhutla di Rangsang Barat, Warga Diimbau Tak Bakar Lahan
Komsos Babinsa di Selatpanjang Timur, Tekankan Gotong Royong dan Antisipasi Karhutla
Cegah Karhutla, Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Alahair Timur
Sertu Amsyaya Temui Warga Insit, Perkuat Komunikasi Sosial
Komentar