Wabup Bengkalis Hadiri Rakornas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015

Baca Juga:

• Hadapi El Nino, Pemprov Riau Perkuat Desa Cegah Karhutla
• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit

"Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kita laksanakan ke depan," ujar Puan dalam Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015. Dengan cara verifikasi dan validasi secara berkala, lanjut Puan, kebijakan dan program-program dalam Nawa Cita yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan bermanfaat.

Tidak hanya itu, kata Puan, melalui verifikasi dan validasi data maka Indonesia pada masa mendatang dipastikan hanya akan memiliki satu data kemiskinan yang valid, akurat dan bisa dipertanggung jawabkan serta bisa diterima dan disepakati semua pihak.

Saat ini, kata Puan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan data untuk menetapkan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera dan juga Beras untuk Rakyat Miskin atau yang kita kenal dengan Raskin.

"Namun demikian harus kita akui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan program karena belum tercantum dalam data yang ditetapkan. Selain itu ada rumah tangga yang sebenarnya tidak berhak tetapi memperoleh program," ujar Puan.

Dalam RPJMN 2015-2019, kata Puan, pemerintah juga telah menargetkan kemiskinan berkurang 7-11 % dalam waktu lima tahun. Target pengurangan ini menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Pemerintah di dalam RPJMN telah bertekad untuk menyempurnakan konsep, metode dan indikator dalam mengukur kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan akan menjadi lebih tepat sasaran dan memastikan pemenuhan hak kelompok masyarakat agar dapat menjadi subyek pembangunan nasional," ujar Puan.

Namun, menurut Puan, pembangunan dan pengurangan kemiskinan tidak akan berhasil jika data dan konsep masih amburadul. Program-program meningkatkan kesejahteraan rakyat, lanjut Puan, menjadi sulit tercapai dan tidak efektif tanpa data yang valid.

"Ungkapan yang sudah sering kita dengar terkait dengan konsep dan data kemiskinan adalah bahwa membangun tanpa data ibarat berjalan tanpa tujuan'. Dan menyediakan data yang valid dan reliabel itu mahal, tetapi membangun tanpa data akan lebih mahal' karena semua upaya menjadi tidak efisien dan efektif," demikian ungkapan tutur Puan.

"Harus ada upaya untuk mendorong masyarakat, terutama Rumah Tangga Sasaran untuk secara aktif melaporkan kondisi rumah tangganya. Di sisi lain upaya pelembagaan pemutakhiran data ini harus didukung oleh pemerintah daerah mulai pada saat pengumpulan data hingga penetapan rumah tangga sasaran," tutur Puan.

"Kita harus sepakat bahwa data yang digunakan dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan evaluasi pembangunan menggunakan satu data," ujar Puan.

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015 juga turut hadir Wakil Bupati Bengkalis H. Suayatno yang juga didampingi Kadis Sosial Darmawi, Kepala Bidang bina organisasi dan bantuan sosial (BOBS) Ir. Rahm, Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Kehumasan Hariyono dan Kasubbag Tu Dinsos Suwanto.(Gus)