Uang Melimpah, Dewan Minta BPD Awasi Kinerja Kades

BENGKALIS -Beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran untuk masing-masing desa di Bengkalis cukup melimpah. Mulai dari dana ADD, UED-SP dan Inbup-PPIP, dan besar kemungkinan pada tahun ini akan kembali mendapat tambahan dari dana APBN.

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Terkait besarnya anggaran untuk desa tersebut, sejatinya sudah membuat desa-desa di Bengkalis lebih mandiri dan pembangunan infrstrukturnya semakin baik. Sayangnya, masih ada desa-desa seperti tidak berubah, kendati anggaran yang dikelola cukup besar.

"Tak bisa bisa dipungkiri, anggaran dana yang cukup besar bagi masing-masing desa ini cukup membantu desa, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tapi juga peningkatan ekonomi masyarakat. Ada desa yang berhasil mengelola anggaran ini cukup baik, dan itu terlihat dari perkembangan desa itu sendiri. Tapi ada juga yang kita lihat begitu-begitu saja, tak ada perubahan sama sekali," ujar Wakil Ketua DPRD, H Indra Gunwan, Minggu (3/5).

Dijelaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam melakukan pegawasan dan mencegah upaya dan kebijakan yang dianggap penghamburan anggaran. Layaknya lembaga DPRD, BPD juga memiliki wewenang menyetujui atau menolak kegiatan yang dianggap tidak layak untuk dilakukan.

"BPD sejatinya memang tidak mengangguk saja atas kebijakan kepala desa. Untuk hal-hal atau kebijakan yang berpihak bagi masyarakat banyak silakan didukung, tapi untuk hal-hal yang tak elok, ya harus ditolak," imbuhnya.

Apa yang dikawatirkan kata pria yang akrab disapa Eet ini, ada "persebatian" atau "kong kalikong" antara kepala desa dengan anggota BPD. Bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Diakui, dirinya menerima laporan banyak kegiatan atau proyek Inbup di desa-desa yang dikerjakan oleh anggota BPD.

Besarnya anggaran untuk desa juga diharapkan tidak membuat para kepala desa gelap mata alias memperkaya diri. Contoh kasus, sudah ada beberapa kepala desa yang berhadapan dengan proses hukum karena terindikasi korupsi. "Sekali lagi kita ingatkan, anggaran yang diplot untuk desa sangat besar, jangan hanya dinikmati oleh segelilintir orang," pesannya.(Gus)