Ternyata, Hakim PN Bengkalis Benar Tak Bersertifikasi Lingkungan

BENGKALIS -Humas Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Melki Silahuddin yang juga Hakim anggota pada sidang kasus karhutla yang menjerat PT Sago Prima National (NSP) mengakui benar bahwa dirinya tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Dikatakan dia, memang seharusnya, dalam aturan, hakim yang menyidangkan kasus kejahatan lingkungan harus bersertifikasi lingkungan hidup.

"Kalau saya, jujur, saya memang tidak memiliki sertifikasi lingkungan, tetapi tak tau kalau ibu Ketua dan Hakim Reni (Hakim anggota dalam sidang PT NSP). Sebagai hakim, secara pribadi, saya tidak boleh menolak perkara"kata dia ketika ditemui, Jum'at (23/1).

Sebelumnya, Kamis (22/1), Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menvonis bebas 2 terdakwa Petinggi PT National Sago Prima (NSP) Meranti masing masing Erwin General Manager Cabang dan Manajer Nowa Dwi Priono terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lima desa Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Terhadap terdakwa PT National Sago Prima (NSP) yang diwakili oleh Direktur Utama Eris Ariaman di vonis bersalah atas kelalaian dalam merespon karhutla sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Terdakwa PT National Sago Prima di pidana denda Rp 2 miliar dan denda tambahan berupa melengkapi alat pencegahan kebakaran sesuai dengan petunjuk dalam jangka waktu 1 tahun.

Sidang dengan agenda putusan dipimpin oleh Ketua PN Bengkalis Sarah Louis dengan Hakim anggota Melki Silahuddin dan Reni Hidayati itu digelar terbuka untuk umum, disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mico Wave Sitohang serta Penasehat Hukum terdakwa PT NSP dipimpin oleh Oce Kaligis.(Gus)