Satpol PP Dumai Tertibkan Salon Plus Karoke
DUMAI - Upaya mentertipkan dan kepatuhan izin dan peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kota Dumai menggelar operasi penertiban usaha hiburan. Alhasil, petugas gabungan dari beberapa instansi penegak hukum mendapati banyak usaha salon membuka layanan karaoke dengan ruangan tambahan tanpa izin resmi.
"Dalam operasi yang kita lakukan kemarin, tim yustisi berhasil menjaring dua wanita tidak mengantongi kartu identitas penduduk dan beberapa kotak minuman mengandung alkohol di beberapan tempat hiburan dan salon," ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai Noviar Indra Putra, Senin (8/12/14).
Dia menegaskan, Terhadap salon yang kedapatan menambah usaha karaoke tanpa izin resmi diminta untuk segera menghentikan kegiatan tersebut.
"Karena pemerintah tidak akan melayani permohonan perizinan untuk usaha salon dan karaoke yang sudah diminta Walikota Dumai Khairul Anwar," katanya.
Noviar Indra, mengimbau kepada seluruh pemilik usaha hiburan dan salon yang tidak memiliki izin resmi atau sudah habis masa waktu supaya secepatnya mengurus perizinan atau memperpanjang pada instansi berwenang yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) setempat.
"Sebab sesuai kebijakan, untuk pembuatan, pembukaan, pengurusan izin karaoke sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pemerintah, namun bagi yang telah berizin masih dapat diperpanjang, dan tidak dibenarkan membuka di lokasi usaha salon," jelasnya.
Untuk diketahui, Operasi yustisi ini merupakan gelaran razia tahunan dalam rangka penegakan hukum peraturan daerah (Perda) nomor 21 tahun 2013, melibatkan Satpol PP, Sub Denpom, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata dan BPTPM Kota Dumai.(soe/doc)
"Dalam operasi yang kita lakukan kemarin, tim yustisi berhasil menjaring dua wanita tidak mengantongi kartu identitas penduduk dan beberapa kotak minuman mengandung alkohol di beberapan tempat hiburan dan salon," ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai Noviar Indra Putra, Senin (8/12/14).
Dia menegaskan, Terhadap salon yang kedapatan menambah usaha karaoke tanpa izin resmi diminta untuk segera menghentikan kegiatan tersebut.
"Karena pemerintah tidak akan melayani permohonan perizinan untuk usaha salon dan karaoke yang sudah diminta Walikota Dumai Khairul Anwar," katanya.
Noviar Indra, mengimbau kepada seluruh pemilik usaha hiburan dan salon yang tidak memiliki izin resmi atau sudah habis masa waktu supaya secepatnya mengurus perizinan atau memperpanjang pada instansi berwenang yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) setempat.
"Sebab sesuai kebijakan, untuk pembuatan, pembukaan, pengurusan izin karaoke sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pemerintah, namun bagi yang telah berizin masih dapat diperpanjang, dan tidak dibenarkan membuka di lokasi usaha salon," jelasnya.
Untuk diketahui, Operasi yustisi ini merupakan gelaran razia tahunan dalam rangka penegakan hukum peraturan daerah (Perda) nomor 21 tahun 2013, melibatkan Satpol PP, Sub Denpom, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata dan BPTPM Kota Dumai.(soe/doc)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
BPKAD Meranti Raih Terbaik II Pengguna Layanan Penilaian BMD di Seroja Awards 2026
Patroli Rutin Babinsa dan MPA Perkuat Pencegahan Karhutla di Meranti
Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Hidup Rukun dan Waspada Cuaca Ekstrem
Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas
Komentar