Ratusan Naker Asing di Bengkalis Tak Bayar Pajak

BENGKALIS -Ratusan tenaga kerja (naker) asing yang saat ini bekerja di berbagais ektor diseluruh kabupaten Bengkalis diketahui tidak membayar pajak penghasilan. Penyebabnya, belum ada payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak atau retribusi untuk naker asing tersebut.

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris Benny Alchan, Senin (25/5) mengatakan sampai saat ini tidak ada pajak atau retribusi yang masuk ke kas daerah karena ketiadaan payung hukum terkait dengan naker asing yang mayopritas bekerja di kecamatan Mandau tersebut.

"Memang, saat ini terdapat ratusan naker asing yang mayoritas bekerja di kecamatan Mandau belum tersentuh pajak atau retribusi. Hal itu dikarenakan belum adanya payung hukum berupa Perda yang mengatur tentang tatacara penarikan pajak penghasilan dari keberadaan naker asing tersebut,"ulas Benny.

Kemudian ujar mantan Sekretaris Distamben dan Inspektorat ini pihaknya saat ini tengah menggodok atau membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan Bagian hukum Setdakab Bengkalis. Ditargetkan dalam tahun 2015 ini, Ranperda tentang pengaturan naker asing diseluruh kabupaten Bengkalis sudah dapat diajukan ke DPRD Bengkalis untuk dibahas dan disahkan menjadi produk hukum daerah.

Selain itu kata Benny, Disnaker juga akan melakukan pendataan menyeluruh berapa sebenarnya jumlah naker asing yang saat ini bekerja diseluruh kabupaten Bengkalis. Walaupun mayoritas dari naker asing itu bekerja di kecamatan Mandau tepatnya di sektor industri minyak dan juga ada di sektor perkebunan, terutama perkebunan milik penanaman modal asing (PMA).

"Dalam waktu dekat segera kita ajukan ranperda sopal naker asing, sehingga kedepan daerah mendapatkan kontirbusi dari sektor pajak. Karena dengan tidak dipungutnya pajak kepada naker asing jelas daerah dirugikan, dari sektor pendapatan asli daerah (PAD),"tutup Benny.(Gus)