Rabu, KPU Meranti Gelar Pleno Rekapitulasi

MERANTI - Hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Kepulauan Meranti periode 2016-2021 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah selesai digelar, akan diplenokan kembali di tingkat kabupaten. Rencananya KPU Meranti akan menggelar pleno tersebut Rabu (16/12/2015) mendatang, di Gedung Afifa Selatpanjang.

Baca Juga:

• NasDem Sambangi Keluarga Almarhum MA, Tegas Ahliwaris Pilih Ikhlas
• Sekda Meranti Tekankan 9 Aspek Penting ke Aparatur di Kecamatan Merbau
• Bupati Asmar Harap Pilkades Serentak 8 Oktober Berlangsung Sukses

Hal itu disampaikan Ketua KPU Meranti, Yusli SE, Senin (14/12/2015). Dikatakannya sidang pleno rekapitulasi tersebut akan digelar secara terbatas oleh KPUD. Mengingat kondisi gedung yang tidak memungkinkan untuk menampung peserta yang menyaksikan pleno nantinya.

"Jumlah pesertanya akan kita batasi. Yang kita undang yakni perwakilan dari partai-partai pendukung pasangan calon baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Selain itu perwakilan dari tim sukses masing-masing calon dan tokoh-tokoh masyarakat," sebutnya.

Menyinggung hasil pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecamatan, Yusli menyebutkan bahwa pleno tersebut berjalan dengan lancar. Hanya saja seluruh saksi-saksi dari pasangan calon nomor urut 2 Tengku Mustapa-Amyurlis (Bermutu) tidak satupun menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saksi-saksi nomor urut 2 ada yang Walk Out (meninggalkan ruang, red) saat rapat pleno berlangsung, ada yang tidak hadir setelah undangan disebarkan dan ada juga yang tidak mau menandatangani berita acara hasil rakapitulasi dengan alasan intruksi dari tim-nya (Bermutu, red) di kabupaten," bebernya.

Namun dikatakan Yusli, hal itu tidak akan menganggu hasil pleno rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Karena menurutnya, pleno tersebut dianggap sah menurut aturan yang berlaku. "Walaupun sekalian pasangan nomor urut 1 tidak ikut menandatangani berita acara hasil rekapitulasinya, rapat pleno itu tetap dianggap sah," ujarnya. (eaf)