Pemkab Bengkalis Janji Bayar Utang Proyek Akhir Februari
BENGKALIS -Mencari jalan keluar kisruh termin proyek 2016, yang tak bisa dibayar oleh Pemkab Bengkalis menyusul belum ditransfer dana bagi hasil (DBH) triwulan IV yang membuat rpara rekanan kelimpungan, Selasa siang (3/1 ), pemkab Bengkalis melalui Bagian Keuangan mengundang rekanan terutama yang dana proyeknya tertahanul untuk berdiskusi.
Selain para rekanan,hadir pada pertemuan yang digelar di ruangan Kabag Keuangan itu sejunlah ketua asosiasi. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kabag Keuangan setdakab Bengkalis H Bustami HY dan kasubag keuangan Fauzan.
Ketua Gapeknas Fitra Budiman yang dihubungi usai pertemuan menyebutkan, jika pada awalnya kabag Keuangan mengusulkan jika kegiatan barang dan jasa yang terutang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2017.
Namun rekanan menolak keras. Mengingat untuk menunggu APBD Perubahan 2017, sudah jelas akan makin membuat rekanan terpuruk dan harus membayar bunga bank yang tak sedikit.
"Kalau dibayar di APBD 2017, itu artinya kita baru bisa menerima pembayaran atas proyek yang sudah selesai kita kerjakan seratus persen, pada November atau Desember 2017. Ini jelas kerja 'gila'. Makanya kita menolak keras usulan itu,"terang Budi panggilan akrabnya.
Intinya pada pertemuan itu kata Budi, rekanan mendesak agar pemkab Bengkalis membayarkan utang proyek itu paling lambat pada Februari 2017.
"Akhirnya kabag keuangan memenuhi keinginan rekanan. Dan rekanan minta dibuat perjanjian diatas materai, sebagai jaminan bagi rekanan jika pemkab Bengkalis benar-benar akan membayar pada akhir Februari 2017,"ucap Budi.
Seperti diberitakan, Pemkab Bengkalis terpaksa menunda pembayaran kegiatan barang dan jasa yang sudah berjalan karena kosongnya kas daerah, menyusul belum ditranfernya BDH oleh pemerintah pusat sebesar 600 milyar.(Gus)
Selain para rekanan,hadir pada pertemuan yang digelar di ruangan Kabag Keuangan itu sejunlah ketua asosiasi. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kabag Keuangan setdakab Bengkalis H Bustami HY dan kasubag keuangan Fauzan.
Ketua Gapeknas Fitra Budiman yang dihubungi usai pertemuan menyebutkan, jika pada awalnya kabag Keuangan mengusulkan jika kegiatan barang dan jasa yang terutang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2017.
Namun rekanan menolak keras. Mengingat untuk menunggu APBD Perubahan 2017, sudah jelas akan makin membuat rekanan terpuruk dan harus membayar bunga bank yang tak sedikit.
"Kalau dibayar di APBD 2017, itu artinya kita baru bisa menerima pembayaran atas proyek yang sudah selesai kita kerjakan seratus persen, pada November atau Desember 2017. Ini jelas kerja 'gila'. Makanya kita menolak keras usulan itu,"terang Budi panggilan akrabnya.
Intinya pada pertemuan itu kata Budi, rekanan mendesak agar pemkab Bengkalis membayarkan utang proyek itu paling lambat pada Februari 2017.
"Akhirnya kabag keuangan memenuhi keinginan rekanan. Dan rekanan minta dibuat perjanjian diatas materai, sebagai jaminan bagi rekanan jika pemkab Bengkalis benar-benar akan membayar pada akhir Februari 2017,"ucap Budi.
Seperti diberitakan, Pemkab Bengkalis terpaksa menunda pembayaran kegiatan barang dan jasa yang sudah berjalan karena kosongnya kas daerah, menyusul belum ditranfernya BDH oleh pemerintah pusat sebesar 600 milyar.(Gus)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Perjuangkan Pembangunan dan Infrastruktur Kepulauan Meranti, Bupati Asmar Temui Bappenas RI
Pilkades Serentak 2026, ASN dan Perangkat Desa Diingatkan Tetap Netral
Patroli Rutin Karhutla di Desa Insit, Babinsa Ingatkan Bahaya Membakar Lahan
Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Edukasi Masyarakat soal Hukum dan Pancasila
Sempat Jadi Sorotan Publik, Manajemen RSUD Kepulauan Meranti Gercep Benahi Sejumlah Masalah
Cegah Karhutla, Babinsa dan MPA Sisir Desa Insit
Komentar