Pemkab Belum Bisa Pastikan Kapan APBD-P 2015 Diajukan ke Dewan

BENGKALIS –Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini belum bisa memastikan kapan akan mengajukan rancangan APBD Perubahan 2015. Namun demikian, seluruh SKPD sudah menyampaikan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) ke Bappeda sebagai bahan persiapan penyusunan RAPBD-P 2015.

Baca Juga:

• NasDem Sambangi Keluarga Almarhum MA, Tegas Ahliwaris Pilih Ikhlas
• Sekda Meranti Tekankan 9 Aspek Penting ke Aparatur di Kecamatan Merbau
• Bupati Asmar Harap Pilkades Serentak 8 Oktober Berlangsung Sukses

"Kalau ditanya kapan diajukan saya belum bisa jawab. Namun sesuai tahapan, saat ini masing-masing SKPD sudah menyampaikan RKA ke Bappeda. Nanti baru ada tahapan-tahapan lain yang kita lakukan," ujar Sekretaris Daerah H Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (16/6) lalu.

Dikatakan, tahapan dimaksud antara lain, sebelum pengajuan RAPBD-P 2015, terlebih dahulu disusun Rancangan KUA dan PPAS perubahan 2015. Rancangan KUA dan PPAS ini akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum nantinya disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

"Kesepakatan ini akan tertuang dalam penandatanganan MoU antara Bupati dan pimpinan DPRD," kata Burhanuddin.

Setelah KUA dan PPAS disepakati, Burhanuddin mengatakan akan dilanjutkan dengan penyampaian nota pengantar keuangan RAPBD-P 2015 dalam sidang paripurna. "kalau sudah disampaikan, baru nanti dibahas sebelum nantinya disahkan menjadi APBD. Termasuk nanti penyesuaian anggaran karena ada pengurangan DBH Migas akan dibahas bersama antara TAPD dan Banggar DPRD Bengkalis," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, terkait dengan pengurangan DBH belum akan berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan di APBD murni. Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh mengatakan, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan seperti biasa sebagaimana tertuang dalam APBD murni. Penyesuaian anggaran baru akan dilakukan di APBD-P perubahan.

Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dimana untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program ekonomi kerakyatan seperti ADD, Inbup-PPIP dan UED-SP tidak akan dikurangi. Namun, kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah ditender sebelum Juni berakhir tapi tidak juga ditender, maka akan menjadi "target" untuk dikurangi.(Gus)