Ketua MUI Bengkalis: Integrasi BPJS masuk Fardhu A'in, Kifayah atau Sunnah?
BENGKALIS -Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Bengkalis Amrizal Isa ikut bersuara dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait pengintegrasian Jamkesmasda ke BPJS di Kabupaten Bengkalis yang hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat.
Amrizal mengaku terkejut awal mendengar tidak berlakunya lagi Jamkesmasda ditahun 2017 yang dialihkan ke BPJS. Padahal menurutnya, program Jamkesmasda betul-betul sangat efektif, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan birokrasi yang sederhana. Masyarakat hanya menyodorkan KTP dan KK mereka bisa dilayani di RSUD.
"Pasca dikeluarkan kebijakan pengintegrasikannya malah saya bertanya apakah ini hukumnya Fardhu a'in, kifayah atau sunnah?. Kenapa kita terlalu antusias untuk ikut integrasi ini yang birokrasi yang menurut hemat saya sangat berbelit-belit,"ungkap Amrizal dalam FGD dihadir Ketua LAMR, tokoh masyarakat, LSM, DPD KNPI, Media, Dinsos, Dinkes, RSUD dan BPJS, Selasa (17/1/2017) di Gedung DPD KNPI Bengkalis.
"Mulai dari mengurus surat keterangan dari desa, dinas social, maka hal itu tentu memang menyulitkan masyarakat kita. Tapi seperti itulah kenyataannya yang harus kita hadapi,"tambah dia.
Diutarakan dia, jika memang pengintegrasian Jamkesmasda bisa ditinjau kembali, maka dia berharap jaminan kesehatan masyarakat bisa dikembalikan seperti sediakala.
"Saya memprediksi, ada beberapa persoalan yang akan timbul dalam program pengintegrasian, mulai dari standarisasi masyarakat miskin, data masyarakat miskin yang diambil dari tahun 2011 yang validitasnya kita pertanyakan, hingga kurangnya pemahaman informasi masyarakat terkait hal ini, "imbuhnya.
Kendati demikian, apabila pengintegrasian Jamkesmasda tetap terus berlanjut, Amrizal meminta sosialisasi harus diintensifkan hingga ke desa-desa. (Gus)
Amrizal mengaku terkejut awal mendengar tidak berlakunya lagi Jamkesmasda ditahun 2017 yang dialihkan ke BPJS. Padahal menurutnya, program Jamkesmasda betul-betul sangat efektif, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan birokrasi yang sederhana. Masyarakat hanya menyodorkan KTP dan KK mereka bisa dilayani di RSUD.
"Pasca dikeluarkan kebijakan pengintegrasikannya malah saya bertanya apakah ini hukumnya Fardhu a'in, kifayah atau sunnah?. Kenapa kita terlalu antusias untuk ikut integrasi ini yang birokrasi yang menurut hemat saya sangat berbelit-belit,"ungkap Amrizal dalam FGD dihadir Ketua LAMR, tokoh masyarakat, LSM, DPD KNPI, Media, Dinsos, Dinkes, RSUD dan BPJS, Selasa (17/1/2017) di Gedung DPD KNPI Bengkalis.
"Mulai dari mengurus surat keterangan dari desa, dinas social, maka hal itu tentu memang menyulitkan masyarakat kita. Tapi seperti itulah kenyataannya yang harus kita hadapi,"tambah dia.
Diutarakan dia, jika memang pengintegrasian Jamkesmasda bisa ditinjau kembali, maka dia berharap jaminan kesehatan masyarakat bisa dikembalikan seperti sediakala.
"Saya memprediksi, ada beberapa persoalan yang akan timbul dalam program pengintegrasian, mulai dari standarisasi masyarakat miskin, data masyarakat miskin yang diambil dari tahun 2011 yang validitasnya kita pertanyakan, hingga kurangnya pemahaman informasi masyarakat terkait hal ini, "imbuhnya.
Kendati demikian, apabila pengintegrasian Jamkesmasda tetap terus berlanjut, Amrizal meminta sosialisasi harus diintensifkan hingga ke desa-desa. (Gus)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Pilkades Serentak 2026, ASN dan Perangkat Desa Diingatkan Tetap Netral
Patroli Rutin Karhutla di Desa Insit, Babinsa Ingatkan Bahaya Membakar Lahan
Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Edukasi Masyarakat soal Hukum dan Pancasila
Sempat Jadi Sorotan Publik, Manajemen RSUD Kepulauan Meranti Gercep Benahi Sejumlah Masalah
Cegah Karhutla, Babinsa dan MPA Sisir Desa Insit
Komsos di Tanjung Samak, Babinsa Ingatkan Warga Jangan Bakar Lahan
Komentar