Jika MY Dipaksakan, Ketua DPRD Bengkalis Pesimis Gaji Honorer Terbayar

BENGKALIS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir mengatakan bahwa APBD tahun 2018 terjadi defisit anggaran Rp1,4 Triliun lebih dan tersisa Rp 800 Milyar. Jika proyek Multiyears tetap dipaksakan, maka dampaknya anggaran untuk pembayaran gaji honorer tidak mencukupi.

Penegasan Ketua DPRD Bengkalis ini terkait terjadinya defisit anggara dan akan dilakukan rasionalisi melalui pembahasan dan pihaknya juga sudah menjadwalkan rapat Bamus untuk menentukan agenda-agenda rapat soal rasionalisasi APBD 2018 tersebut.

"Apabila nantinya proyek MY tetap di paksakan, maka untuk gaji honorer sudah tidak akan kebagian lagi duitnya. Sebab itu, dengan melakukan rapat rasionalisasi antara Legeslatif bersama Eksekutif tersebut, untuk menentukan mana-mana kegiatan yang harus menjadi prioritas," kata Abdul Kadir, kepada sejumlah wartawan, Senin (2/7/18) kemaren.

Baca Juga:

• Komsos Jadi Sarana Babinsa Desa Lemang Perkuat Solidaritas Masyarakat
• Cegah Karhutla, Babinsa Koramil Tebing Tinggi Intensifkan Patroli di Desa Sendaur
• Perusahaan dari Malaysia Lirik Potensi Meranti, Wabup Muzamil Perkenalkan Empat Komoditas Unggulan

BACA JUGA:

Terkait Penggeledahan KPK, Ketua DPRD Bengkalis: Saya Kira Gurau.. 'Alamak, Ternyata Benar!

Syahrial Tinggalkan Jabatannya?.. Komisi II DPRD Bengkalis Tanpa Nakhoda

Pansus LKPJ Tinjau Jalan Lingkar Dorak Selatpanjang

Dampak defisit tersebut, Abdul Kadir juga menegaskan kepada SOPD untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang berasal dari dana APBD. Sebelum dilakukan rasionalisasi, karena apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan akan terkendala terkait dananya.

"SOPD yang berani melaksanakan kegiatan akan kita panggil, untuk mengetahui dananya akan diambil dari mana. Karena rasionalisasi anggaran belum kita lakukan," tegas Abdul Kadir. [And]