Jika Dibiarkan, Abrasi Bisa Berdampak Pada Kerugian Ekonomi Ekslusif RI

BENGKALIS - Menanggapi masalah abrasi yang terus menggerus pulau Bengkalis yang dampaknya sudah mencapai perkebunan kelapa sawit milik PT Meskom Agro Sarimas, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis Masuri SH menyarankan pemerintah kabupaten Bengkalis agar mengambil langkah cepat untuk berkordinasi dengan pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Langkah kordinasi dengan pemerintah pusat itu perlu disikapi cepat, karena menurut Kadin abrasi bisa menyebabkan kerugian pada zona ekonomis ekslusif Republik Indonesia (RI).

"Zona ekonomi ekslusif itu dihitung pada garis pantai, jika abrasi tidak ada langkah cepat penanganannya, kita dirugikan. Dalam arti Malaysia semakin maju dengan reklamasi pantainya, kita terkikis semakin mundur, semakin jauh, itu akan di untungkan oleh wilayah tetangga,"kata Masuri, Rabu (4/2).

Selain berdampak pada kerugian secara ekonomis, akibat abrasi yang terus menggerus pulau Bengkalis, juga akan menyangkut dengan keutuhan kedaulatan NKRI.

"Pada dasarnya, Kadin sangat prihatin melihat itu, kita sendiri pernah turun melihat begitu jauhnya tonggak garis pantai dulu, sampai hari ini sangat jauh digerus gelombang dan terjadi abrasi, ini harus cepat, harus tanggap, karena menyangkut dengan kedaulatan wilayah juga,"sampainya.

"Saran dari kadin, pemerintah Kabupaten Bengkalis harus cepat berkordinasi dengan pemerintah pusat, bagaimana untuk menangani hal ini, mengingat Bengkalis juga termasuk dalam undang- undang sebagai daerah pulau terluar dan wilayah perbatasan. Ketika tidak cepat, makin lama makin habis. Makin kecil dan bisa makin tiada Bengkalis nantinya,"papar Masuri menambahkan.

Kadin, lanjutnya, sangat siap jika dilibatkan untuk berkordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan abrasi. Hanya saja hingga hari ini, belum ada seruan dari pemerintah Bengkalis soal hal itu.

"Kadin juga punya peran dalam hal komunikasi, namun kita juga tidak terlepas dari Pemkab, bagaimana perintah pemerintah terhadap kadin untuk menyampaikan hal ini ke Pemerinatah pusat,"tutur dia sembari mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Bengkalis ke lokasi Abrasi desa Meskom.(Gus)