Irmi Syakip: Eksekutif Harus Bergerak Cepat Rasionalisasi Anggaran

BENGKALIS -Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan meminta agar pihak eksekutif bergerak cepat dalam menuntaskan perubahan anggaran tahun 2015 ini menyusul adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) Rp 1,4 triliun oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Menurut dia, jika rasionalisasi tidak dilakukan tentu kegiatan di SKPD akan berjalan sesuai dengan besaran APBD yang sudah disahkan. Lantas masalah yang akan muncul nanti, kegiatan mana yang dibayar dan tidak dibayar.

"Dalam melaksanakan rasionalisasi anggaran, pihak eksekutif harus melibatkan legislatif, terutama Banggar DPRD. Malahan, hari ini kita lihat APBD Bengkalis sekarang justru dalam kondisi rawan, kalau SKPD tetap melaksanakan kegiatan merujuk kepada APBD yang disahkan pada bulan Desember tahun lalu, kita khawatirkan akan memicu masalah dikemudian hari,"tutur pria sapaan akrab Ikip ini.

Persoalan pemangkasan DBH, lanjut Ketua KNPI Kabupaten Bengkalis itu, adalah persoalan serius yang harus disikapi bersama. Jangan hanya sebatas imbauan saja,"tapi harus didudukkan kembali serta dirumuskan, mana kegiatan skala prioritas dan mana yang tidak untuk dilanjutkan serta mana kegiatan yang harus dicoret,'' terang Irmi Syakip.

Menurutnya lagi, ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan bisa dihilangkan dari APBD tahun 2015, seperti anggaran proyek multiyears (MY) Sungai Pakning-Duri yang realisasinya masih nol persen. Kemudian dana ADD dan UED-SP serta Inbup PPIP juga harus ditinjau kembali besarannya, bukan menghapus programnya.

''Selain itu belanja pegawai untuk perjalanan dinas, biaya konsultasi atau pelatihan keluar daerah otomatis juga harus dikurangi, termasuk anggaran di Sekretariat DPRD. Sampai hari ini belum ada altion nyata terkait kebijakan pemerintah pusat memangkas DBH yang sangat besar tersebut. Kami di DPRD menunggu langkah ekskeutif, termasuk merasionalisasi anggaran APBD tahun ini,'' tutup Irmi Syakip.(Gus)