Inspektorat Banyak Terima Pengaduan Kinerja SKPD

BENGKALIS -Inspektorat Kabupaten Bengkalis banyak menerima pengaduan tentang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik secara tertulis, secara lisan, ataupun melalui SMS. Hal itu diutarakan langsung Inspektur Inspektorat Bengkalis Mukhlis, Rabu (8/7).

Baca Juga:

• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit
• Lapas Selatpanjang Gandeng Disdukcapil Tertibkan Data Warga Binaan

"Pengaduan masyarakat banyak kita terima dari kotak pengaduan, tapi semuanya tidak bertanggungjawab, rata-rata mengenai kinerja SKPD yang menurut membuat pengaduan masih lemah, nah ini juga akan menjadi analisa kita, dan akan mencari tahu apa benar demikian,"kata Mukhlis kemarin.

Selain itu juga, sambung Mukhlis, untuk kinerja Inspektoral Tahun 2015 ini akan terus melakukan monitoring dan pengawasan sampai ke desa-desa, sekolah, dan seluruh pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengawasan ini, inspektorat hanya bertindak dalam hal administrasi, dan sifatnya juga pembinaan. Namun, dengan adanya aturan baru nantinya, maka inspektorat akan memiliki kewenangan lebih banyak lagi, terhadap internal kepegawaian.

Terkait jumlah pengaduan yang diterima, Mukhlis enggan untuk menjelaskan secara rinci, dengan alasan pengaduan tersebut sifatnya rahasia, dan tidak perlu diketahui oleh publik. Untuk mendapatkannya, perlu izin atau rekomendasi dari pimpinan yakni bupati Bengkalis.

"Kalau jumlahnya kita tidak bisa kasi, atau publis. Karena bersifat rahasia, tapi kalau ada izin rekomendasi dari bupati, baru kita berikan,"kata Mukhlis.

Ia juga sedikit menceritakan terkait pengaduan diluar dari kotak pengaduan, seperti masalah kepegawaian yang banyak didapati pegawai kawin-cerai. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kecamatan Mandau yang didominasi para guru (tenaga pengajar).

"Kalau kawin cerai, atau kawin bertambuh, banyak kita terima pengaduannya. Entah kenapa masalah ini menjadi trend, ini perlu ditelusuri, apalagi pria yang dinikahi mayoritas bekerja sebagai buruh serabutan, dan wanitanya pegawai honor, bahkan ada yang PNS,"katanya.(Gus)