Ilmiyawan Minta Pengurus Askonas dan Hatsindo Riau Tidak Kaku
PEKANBARU -Ketua Asosiasi Kontruksi Nasional dan Himpunan Ahli Teknik Kontruksi Indonesia (Askonas dan Hatsindo) Provinsi Riau, Ilmiyawan meminta seluruh pengurus tidak kaku menjalankan tugas dan fungsi.
Menurutnya, Askonas dan Hatsindo memiliki wewenang dan peran sebagai lembaga mitra terbaik Pemerintah yang harus selalu memberikan masukan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan serta program pengembangan pembangunan daerah.
"Lembaga profesi Asosiasi sebagai perpanjangan tangan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK ). Kita jangan kaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi,"ungkap Ilmiyawan dalam Rakerda II Askonas dan Hatsindo, Senin kemarin.
Ilmiyawan menegaskan masing-masing ketua DPC Askonas dan Hatsindo proaktif melakukan komunikasi lintas Asosiasi agar pelaksanaan proses lelang/tender pengadaan barang dan jasa terselenggara sesuai dengan amanat Undang -undang dan peraturan pemerintah.
"Salah satu contoh jika ada anggota Askonas menemui permasalahan berkaitan terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa tentang keabsahan dokumen dan legalitas. Asosiasi harus memberikan masukan kepada pemerintah bahwa didalam penetapan kode SUB kualifikasi dalam proses lelang agar lebih teliti, berkaitan terhadap penyesuaian sub kualifikasi yang telah di tetapkan oleh LPJK,"pungkasnya.(Gus)
Menurutnya, Askonas dan Hatsindo memiliki wewenang dan peran sebagai lembaga mitra terbaik Pemerintah yang harus selalu memberikan masukan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan serta program pengembangan pembangunan daerah.
"Lembaga profesi Asosiasi sebagai perpanjangan tangan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK ). Kita jangan kaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi,"ungkap Ilmiyawan dalam Rakerda II Askonas dan Hatsindo, Senin kemarin.
Ilmiyawan menegaskan masing-masing ketua DPC Askonas dan Hatsindo proaktif melakukan komunikasi lintas Asosiasi agar pelaksanaan proses lelang/tender pengadaan barang dan jasa terselenggara sesuai dengan amanat Undang -undang dan peraturan pemerintah.
"Salah satu contoh jika ada anggota Askonas menemui permasalahan berkaitan terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa tentang keabsahan dokumen dan legalitas. Asosiasi harus memberikan masukan kepada pemerintah bahwa didalam penetapan kode SUB kualifikasi dalam proses lelang agar lebih teliti, berkaitan terhadap penyesuaian sub kualifikasi yang telah di tetapkan oleh LPJK,"pungkasnya.(Gus)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
NasDem Sambangi Keluarga Almarhum MA, Tegas Ahliwaris Pilih Ikhlas
Sekda Meranti Tekankan 9 Aspek Penting ke Aparatur di Kecamatan Merbau
Bupati Asmar Harap Pilkades Serentak 8 Oktober Berlangsung Sukses
Tinjau Penanganan Karhutla di Gemalasari, Bupati Asmar : Tetap Waspada Cegah Kebakaran
Lantik 13 Pejabat, Ini Pesan dan Harapan Sekda Meranti
Terkait Penggeledahan Bagian Umum, Pemkab Meranti Hormati Proses Hukum
Komentar