Ical dan Akom yang Melunak Demi Kembalinya Novanto Jadi Ketua DPR

JAKARTA, PESISIRONE.com - Dinamika politik di Partai Golkar agaknya menarik perhatian publik dalam dua tahun belakangan ini. Setya Novanto yang dulu mundur dari jabatan Ketua DPR lantaran kasus 'papa minta saham' kini diusulkan untuk jabat posisi itu lagi.

Ini bermula sejak rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin (21/11/2016) memutuskan untuk mengusulkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Novanto sendiri saat ini menjabat sebagai Ketum Golkar.

"Tentang Novanto sudah keputusan DPP. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi politik pada pihak yang memiliki kompetensi memutuskan itu," kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid usai rapat pleno.

DPP Golkar berdalih bahwa keputusan ini diambil lantaran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyatakan Novanto tak bersalah di kasus 'papa minta saham'. Maka itu pengembalian jabatan Ketua DPR ke Novanto sekaligus untuk merehabilitasi nama Novanto, menurut Golkar.

Tentu saja usulan ini menuai reaksi berbagai pihak baik dari kalangan anggota DPR sendiri hingga publik. Sementara itu Presiden Jokowi menyerahkan keputusan ini ke DPR karena itu ranah legislatif.

Baca Juga:

• Kejurprov Catur Riau 2026: Kontingen Meranti Raih Tiga Emas, KONI Bidik Lima Besar Porprov 2027
• Perjuangkan Pembangunan dan Infrastruktur Kepulauan Meranti, Bupati Asmar Temui Bappenas RI
• Pilkades Serentak 2026, ASN dan Perangkat Desa Diingatkan Tetap Netral

Baca juga:'Eed' Tolak Dan Katakan Wagubri Impor, Ini Tanggapan Ansar Ahmad

Giliran Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung yang kemudian bersikap. Mereka merasa keberatan bilamana Novanto merangkap jabatan Ketua DPR dan Ketum Golkar.


"Saya katakan barangkali dua jabatan strategis ini yang memerlukan waktu yang begitu besar dari pejabatnya sebaiknya tidak dirangkap," ujar Ical usai melakukan pertemuan dengan Akbar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11).

Ical menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui urgensi dari penetapan Setya Novanto itu. "Apa yang mendesak dari pergantian itu, tanyakan sendiri sama mereka. Saya sendiri, kita harus menetapkan bersama-sama dan tidak bisa menjawab kenapa harus diganti," jelasnya.(red/poc)