Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Pansus ULP‎ Bengkalis

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Seperti disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Bengkalis Nurazmi Hasyim ST, bahwa fraksi-nya sepakat dengan wacana yang dimunculkan oleh sejumlah anggota komisi II tersebut. Menurutnya, ULP sebagai lembaga Ad Hoc tetap berada dibawah pengawasan pemerintahan daerah, baik itu eksekutif dan legislatif, karena semua personil didalamnya adalah PNS dan proyek yang dilelangkan menggunakan dana APBD Bengkalis.

"Kami dari Fraksi Demokrat mendukung keinginan dari kawan-kawan di Dewan untuk menempuh langkah berikutnya, yaitu membentuk Pansus ULP. Hanya saja pembentukan pansus itu jangan dipersepsikan negatif, karena tiga kali dipanggil hearing (dengar pendapat,red) oleh komisi II, pihak ULP selalu mangkir, "ungkap Nurazmi, Minggu kemarin.

Langkah pembentukan pansus itu lebih mengedepankan kepada persoalan kinerja ULP, karena sampai sekarang ini proses pelelangan di ULP Bengkalis tidak kunjung selesai. Kemudian dampak dari keterlambatan pelelangan tentu saja kepada pembangunan daerah dan masyarakat selaku objek dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut seharusnya menjadi catatan dalam pembentukan pansus, dan Fraksi Demokrat berharap benang kusut yang terjadi di ULP dapat diurai melalui pansus.

"Fraksi Demokrat sendiri mendukung sepenuhnya pembentukan pansus bukan karena landasi sakit hati atau ada hal lain, tapi murni demi ‎kepentingan pembangunan daerah. Apalagi personil ULP, mulai dari ketua ULP sampai ketua-ketua Pokja membandel ketika dipanggil hearing oleh komisi II beberapa waktu lalu, "ulas Nurazmi.

Sebelumnya, ketua Komisi II Syahrial ST menggulirkan wacana pembentukan Pansus ULP karena lembaga pengadaan barang dan jasa tersebut selalu mangkir dari panggilan komisi II untuk hearing. Komisi II sendiri menurut Syahrial memanggil ULP hearing bukan bermaksud macam-macam, hanya ingin mengetahui progres pelelangan sampai

pertengahan tahun anggaran berjalan. (Gus)