Disdukcapil Dumai Hentikan Pembuatan E-KTP
DUMAI - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dumai, Suardi menegaskan tidak akan melayani pembuatan E-KTP. Namun, pihaknya hanya akan melayani masyarakat yang sudah terdaftar sesuai data sebelumnya.
"Kita hanya melayani masyarakat yang memiliki data yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan kita tidak akan layani pembuatan E-KTP tersebut," kata Suardi menambahkan itu Upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan pemberhentian program E-KTP.
Hingga saat ini, lanjut Suardi. Didukcapil Dumai menunggu keputusan dan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri.
Akan tetapi, bagi masyarakat yang melakukan pengurusan atau pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran diberikan kemudahan tanpa dipunguti biaya apapun sebagimanan telah tertuang berdasarkan peraturan pemerintah.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, semua itu dibiayai anggaran negara. Artinya, gratis dan tidak ada pungutan," tegasnya.
Suardi juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada dirinya jika ditemukan adanya pungutan dalam pengurusan diinstansinya. "Apabila ada anggota atau karyawan yang meminta biaya, lansung laporkan kepada saya. Dan akan saya tindak lanjuti," tegas Suardi mengimbau.
Untuk diketahui, berdasarkan peraturan Pemerintah. Mereka yang melakukan pemungutan dikenakan hukuman penjara minimal 6 tahun atau denda sebesar Rp-60.000.000,.(muj/doc)
"Kita hanya melayani masyarakat yang memiliki data yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan kita tidak akan layani pembuatan E-KTP tersebut," kata Suardi menambahkan itu Upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan pemberhentian program E-KTP.
Hingga saat ini, lanjut Suardi. Didukcapil Dumai menunggu keputusan dan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri.
Akan tetapi, bagi masyarakat yang melakukan pengurusan atau pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran diberikan kemudahan tanpa dipunguti biaya apapun sebagimanan telah tertuang berdasarkan peraturan pemerintah.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, semua itu dibiayai anggaran negara. Artinya, gratis dan tidak ada pungutan," tegasnya.
Suardi juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada dirinya jika ditemukan adanya pungutan dalam pengurusan diinstansinya. "Apabila ada anggota atau karyawan yang meminta biaya, lansung laporkan kepada saya. Dan akan saya tindak lanjuti," tegas Suardi mengimbau.
Untuk diketahui, berdasarkan peraturan Pemerintah. Mereka yang melakukan pemungutan dikenakan hukuman penjara minimal 6 tahun atau denda sebesar Rp-60.000.000,.(muj/doc)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Polmas Dirgantara Hadir di Meranti, Korpolairud Baharkam Polri Salurkan Puluhan Pekat Sembako buat Warga
Bupati Asmar Lantik 29 Pejabat Pemkab Meranti, Tekankan Integritas dan Kinerja
Danlanal Dumai dan Bupati Meranti Resmikan Dapur Pos AL Selatpanjang
TNI AL dan Pemkab Kepulauan Meranti Saling Perkuat Sinergitas
Permudah Akses Masyarakat, Jalan Renak Dungun-Kuala Merbau Diperbaiki
Polres Kepulauan Meranti Imbau Orangtua dan Keluarga Waspadai Ancaman Pencabulan Anak
Komentar