Dewan Kebut Pengesahan RAPBD TA 2018 Akhir Bulan Ini

BENGKALIS - Deadline dari Pemerintah Pusat batas waktu  pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) seluruh Indonesia harus tuntas akhir November, membuat kalangan wakil rakyat di bengkalis mengebut agar pengesahan tuntas akhir bulan ini.

"Pengesahan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) kabupaten Bengkalis tahun 2018 direncanakan pada Rabu (29/11/17) depan," kata Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir dikonfirmasi Jumat (24/11/17) pagi.  .

Beberapa hari kedepan, lanjutnya. Seluruh perangkat di DPRD Bengkalis akan bekerja secara maksimal menuntaskan pembahasan RAPBD 2018 termasuk hearing (dengar pendapat, red)  dengan SOPD Pemkab Bengkalis. Sehingga pengesahan RAPBD dapat dilaksnakan sebelum batas deadline yang diberikan pemerintah pusat, karena pembahasan di tingkat komisi sudah memasuki tahap finalisasi sekarang.

"Sesuai dengan yang jadwal yang sudah disepakati antara legislatif dengan eksekutif,  pengesahan RAPBD Bengkalis tahun 2018 pada Rabu pekan depan. Dalam minggu ini kawan-kawan mengkebut pembahasan dengan SOPD dan direncanakan dalam minggu ini kita nonstop melakukan pembahasan artinya tidak ada libur Sabtu besok karena waktu sudah mepet," tambahnya.

Kemudian sambung Kadir, pembahasan ditingkat komisi pada minggu ini sudah tuntas, kemudian dilanjutkan dengan finalisasi pada Senin ditingkat badan anggaran (banggar)  dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pada hari Selasa akan dilakukan pembersihan dimana nantinya semua kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Barulah pada Rabu kita akan melakukan pengesahan dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Lebih jauh politisi PAN ini menyingung juga besaran RAPBD tahun depan berada pada angka Rp 3,4 sampai Rp 3,5 trilyun, meskipun dalam KUA-PPAS yang sudah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara bupati dengan DPRD Bengkalis angkanya pada kisaran Rp 3,2 trilyun. Masih ada anggaran yang belum tercantum seperti penerimaan lain-lain diluar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ternasuk dana sertifikasi guru.

"Kemungkinan RAPBD yang akan disahkan berada pada kisaran angka Rp 3,4 hingga Rp 3,5 trilyun. Mudah-mudahan planning soal pengesahan RAPBD tahun depan dapat dilaksanakan pada Rabu depan dan tidak mengalami kendala," tutup Kadir.(red)

Baca Juga:

• Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
• Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial