DPRD Kukar Berkunjung ke DPRD Bengkalis

BENGKALIS -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (21/4) melakukan lawatan perdananya di Kabupaten Bengkalis. DPRD Kukar mendatangi DPRD Kabupaten Bengkalis dalam agenda Panitia Khusus (Pansus) Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah (Non Ranperda).

Baca Juga:

• Usai Kalah hingga Mahkamah Agung, Swandi Kembali Pagar Aset Pemkab Meranti, Satpol PP Bersiap Turun
• Di Forum Sosek Malindo, Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran
• Komsos di Selatpanjang Kota, Babinsa Ajak Warga Utamakan Keselamatan Beraktivitas

Rombongan DPRD Kukar diketuai H.M. Alif Turadi, SE dari Fraksi Gerindra DPRD Kukar tersebut membawa agenda untuk mengajak daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi serta hasil perkebunan untuk bergabung menyatukan visi merebut kembali Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil.

Selain H.M. Alif Turadi, SE, anggota DPRD Kukar lainnya yakni Kamaruddin, Suwiono, SH, Herry Asdar, SE yang tergabung dalam Pansus turut hadir disela-sela silahturahmi anggota DPRD Kukar dan DPRD Bengkalis. Mereka juga membawa, tim ahli dari Akademisi DPRD Kukar yakni Suria Irfan, dan pengurus Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kukar Chairul Anam.

Kedatangan anggota Pansus Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kukar tersebut disambut hangat Ketua DPRD Bengkalis H. Heru Wahyudi, dan seluruh anggota DPRD Bengkalis dari lintas komisi dan fraksi DPRD, diantaranya Sulaiman Zakaria, Indra Sukmana, ST, Johan Wahyudi, Sofyan, Eddy Budiyanto, Samsu Dalimunte, Rianto, Sukaddi, Nur Azmi Hasyim, dan anggota DPRD Bengkalis lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi menyambut baik, niat dan tekad bulat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta pemerintah pusat tranparan dalam hal, pembagian porsi DBH bagi daerah penghasil.

"Kita bertemu dipersimpangan jalan, tentunya kita setuju dengan apa yang disampaikan kawan-kawan dari DPRD Kutai Kartanegara, sebagai daerah penghasil dan memiliki APBD yang cukup besar diatas kita Kabupaten Bengkalis, tentunya hal ini akan kita pelajari, dan analisa secara akademisi, dengan tujuan yang sama. Sebagai daerah penghasil, tentunya kita tidak ingin diperlakukan pusat tanpa tranparansi,"katanya.

Senada diutarakan anggota DPRD Bengkalis Sulaiman Zakaria. Dalam diskusi bersama Pansus Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kutai Kartenagera ini perlu digaris bawahi, selama ini DBH sektor Migas dan lainnya yang dikeluarkan oleh pusat tanpa perhitungan yang jelas, seakan-akan di DBH ini ada mafia Migas di pemerintahan pusat.

"Bicara DBH ini perlu saya garis bawahi, selama ini kita sebagai daerah penghasil tidak pernah mendapat klarifikasi jelas, berapa hasil Migas kita. Semacam ada mafia Migas di pemerintah pusat, Tahun ini kita Bengkalis hanya diberikan Rp 800 miliar, dari yang seharusnya Rp 2,2 triliun. Jumlah itu tidak sesuai dengan kerusakan yang terjadi terhadap ekosistem alam di daerah,"terangnya.

PemotonganDBHyang jumlahnya sangat signifikan itu tentu akan berpengaruh pada struktur keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kutai Kartanegara H.M. Alif Turadi mengutarakan, kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 ini sama seperti yang dialami Kabupaten Bengkalis. Sebagai daerah penghasil Gas Bumi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2015 ini, DBH dari sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi hanya mendapatkan Rp 1,4 triliun dari 6,2 persen kabupaten penghasil. Sementara APBD Kabupaten Kukar di Tahun 2015 ini mencapai Rp 6,9 triliun.

"Hal ini sudah pernah kita datangi sampai Menteri Keuangan, namun menteri keuangan sendiri yang hadir, sementara menteri-menteri lainnya tidak berkenan memenuhi undangan, ini yang menjadi latarbelakang perjuangan Pansus DPRD Kukar ke Bengkalis, dan hal ini sudah pernah kita koordinasikan dengan DPR-RI Komisi IX,"kata H.M. Alif Turadi.

Dikatakan H. Alif lagi, beberapa daerah yang sudah dikunjunginya diantaranya Kabupaten Bojonegoro, dimana DBH daerah penghasilnya juga mengalami penurunan yang sama. Artinya, sebagai daerah penghasil, pada silahturahmi sekaligus kunjungan kerja DPRD Kukar ke Bengkalis, berharap DPRD Bengkalis ini bersinergi, dan menyatukan visi untuk merebut kembali kejayaan bagi daerah penghasil, untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kebetulan Kabupaten Bengkalis yang berada di Provinsi Riau juga merupakan daerah penghasil yang dikenal memiliki hasil minyak bumi dan perkebunan. Sehingga, kedatangan kami disini bisa mengkoordinasikan perjuangan secara bersama-sama untuk merebut DBH daerah penghasil yang seakan-akan telah menjadi sapi perahan oleh pemerintah pusat,"tandasnya.(Gus)