Besok, KUA-PPAS Perubahan Disampaikan ke DPRD Bengkalis  

Baca Juga:

• Babinsa Tebing Tinggi Gelar Komsos di Alahair Timur, Ingatkan Warga Jaga Keamanan dan Cegah Karhutla
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama BPBD Patroli Karhutla di Desa Insit
• Lapas Selatpanjang Gandeng Disdukcapil Tertibkan Data Warga Binaan

"Rencana Senin besok akan kita serahkan ke Dewan," ujar Kepala Bappeda Bengkalis, Jondi Indra Bustian kepada sejumlah wartawan di sela-sela pemotongan hewan kurban di Kantor Bappeda, Sabtu (26/9/2015).

Ketika ditanya wartawan berapa perkiraan RAPB-P 2015 yang akan diajukan ke DPRD, Jondi belum bisa menyampaikan angka pastinya. Namun menurutnya, akan mengalami penambahan dari APBD murni 2015.

"Beberapa kegiatan di SKPD memang ada yang dikurangi. Tapi ada juga yang mengalami penambahan. Kita perkirakan RAPBD-Perubahan akan mengalami penambahan," ujarnya.

Menurut Jondi, APBD 2015 diperkirakan tidak defisit kendati penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari pusat mengalami penurunan, karena tertutupi oleh pendapatan lain yang meningkat serta dana cadangan.

"DBH memang berkurang, tapi ada pendapatan sektor lain yang meningkat. Kita juga masih memiliki dana talangan proyek multiyears sehingga bisa menutupi kekurangan tersebut. Asumsi kita, malah APBD Perubahan akan mengalami penambahan," pungkasnya.

Sebelumnya, kalangan dewan mendesak eksekutif untuk segera merampungkan penyusunan sehingga dapat diserahkan dan dibahas Badan Anggaran (Banggar). Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bengkalis, Nurazmi Hasyim, fraksinya mendesak supaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menuntaskan penyusunan RAPBD-P 2015 dan menyerahkan ke DPRD Bengkalis.

Menurutnya, sejauh ini belum ada komunikasi intens antara dewan dengan eksekutif terkait penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2015.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Zulhelmi juga mengharapkan koordinasi dua arah antara eksekutif dan legislatif terus dilakukan secara intens. Apalagi soal RAPBD baik murni maupun perubahan harus selalu dikomunikasikan supaya dapat diperoleh rumusan yang matang dalam pelaksanaannya. Diakuinya, sejauh ini RAPBD-P belum diserahkan ke dewan.

"Kita sangat berharap tradisi molor dalam pembahasan hingga pengesahan RPABD murni dan perubahan sudah saatnya dihilangkan. Padahal APBD menyangkut skala prioritas pembangunan daerah dan harus diselesaikan tepat waktu dan dilakukan secepat mungkin untuk kepentingan daerah bukan perorangan,"papar Zulhelmi.

Politisi PKS ini berharap dalam September ini, RPABD-P dapat disampaikan ke dewan. DPRD sendiri siap pro aktif melakukan pembahasan, baik melalui hearing di tingkat komisi sampai pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(Gus)