Bayar Hutang Proyek, Pemprov Riau Alokasikan Rp 50 Juta di APBD-P
PEKANBARU -Pemerintah Provinsi Riau terus menginventarisir persoalan-persoalan yang sebelum sempat menjadi sorotan. Begitu juga dengan rencana melunaskan hutang pada pengerjaan beberapa proyek beberapa waktu lalu.
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran sebanyak Rp50 miliar di APBD perubahan. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan persoalan yang tentunya mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau Indra SE mengatakan, hal itu sudah diajukan pada APBD perubahan. Nantinya Pembayaran utang itu akan dilakukan dalam bentuk Surat Perintah Membayar (SPM).
"Semuanya tentu perlu proses. Yang jelas untuk di Dinas PUPR kami sudah alokasikan Rp 50 miliar di APBD perubahan," paparnya, Kamis (12/10/2017).
Dengan tahapan tersebut diharapkan menjadi solusi terbaik. Selain itu, pihaknya juga tidak ingin gegabah dengan menuntaskan persoalan dengan tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Diharapkan sisa pembayaran utang kontraktor itu dibayarkan pada APBD perubahan. Kita tunggu saja prosesnya," imbuhnya lagi.(mcr)
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran sebanyak Rp50 miliar di APBD perubahan. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan persoalan yang tentunya mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau Indra SE mengatakan, hal itu sudah diajukan pada APBD perubahan. Nantinya Pembayaran utang itu akan dilakukan dalam bentuk Surat Perintah Membayar (SPM).
"Semuanya tentu perlu proses. Yang jelas untuk di Dinas PUPR kami sudah alokasikan Rp 50 miliar di APBD perubahan," paparnya, Kamis (12/10/2017).
Dengan tahapan tersebut diharapkan menjadi solusi terbaik. Selain itu, pihaknya juga tidak ingin gegabah dengan menuntaskan persoalan dengan tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Diharapkan sisa pembayaran utang kontraktor itu dibayarkan pada APBD perubahan. Kita tunggu saja prosesnya," imbuhnya lagi.(mcr)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Menuju Musorkab, KONI Meranti Matangkan Langkah Lewat Rakerkab 2026
Sertu Muslim Ajak Warga Tanjung Darul Takzim Tingkatkan Kepedulian Lingkungan
Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Rawan, Karhutla Tak Ditemukan
Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial
Komentar