Bappeda Gelar FGD Persiapan Survei IKM
BENGKALIS - Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah (OPD). Dengan IKM tersebut, nantinya akan diketahui sebarapa besar tingkat kepuasan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang IKM di ruang rapat Bappeda Bengkalis, Senin (14/8). FGD dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Bengkalis Jondi Indra Bustian, Sekretaris Bappeda Imam Hakim, unsur kepala bidang dan seksi Bappeda, kemudian utusan dari sejumlah SOPD seperti Dinas Penanaman Modal Peyanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD, Discapil, Bagian Ortal, Bagian Tata Pemerintahan, serta utusan kecamatan.
Dalam pertemuan tersebut, Jondi Indra Bustian mengatakan, IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM ini nantinya sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan kebijakandalam meningkatkan kualitas pelayanan padainstansi terkait.
Masih menurut Jondi, dalam pelaksanaan survei, acuannya adalah PermenPAN - RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan aturan tersebut, ada 9 unsur yang harus ada dalam survei pelayanan publik.
"Apapun metode survei yang dilakukan, kesembilan unsur pokok ini harus menjadi tolok ukur," ujarnya.
Sementara itu, dalam FGD tentang IKM yang baru perdana digelar ini "mengapungkan" berbagai masukan dan saran dari peserta rapat. Salah satunya adalah dari RSUD Bengkalis, diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis Rita Puspa, mengungkapkan bahwa pihaknya di RSUD secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat namun dengan cara yang sederhana. Survei ini juga dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk penilaian akreditasi.
Cara sederhana yang dimaksud, pasien hanya memilih icon warna hijau dengan tanda senyum kalau puas dan warna merah tanda cemberut kalau tidak puas. Dirinya berpendapat, pasien tidak perlu dibebani dengan kuesioner yang mengharuskan mereka berfikir karena terlalu banyak pilihan jawaban.
Menanggapi banyaknya masukan dan saran, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda, Rinto mengatakan, mengingat FGD ini baru perdana, memang banyak hal-hal yang perlu dibahas dan disepakati. Karena itu, perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Kemungkinan survei sendiri menurut Rinto akan dilakukan pada triwulan empat. "Namun bagi yang ingin mulai lebih awal tidak masalah, sebagai test case," ujarnya.(Gus)
Hal itu terungkap dalam pertemuan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang IKM di ruang rapat Bappeda Bengkalis, Senin (14/8). FGD dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Bengkalis Jondi Indra Bustian, Sekretaris Bappeda Imam Hakim, unsur kepala bidang dan seksi Bappeda, kemudian utusan dari sejumlah SOPD seperti Dinas Penanaman Modal Peyanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD, Discapil, Bagian Ortal, Bagian Tata Pemerintahan, serta utusan kecamatan.
Dalam pertemuan tersebut, Jondi Indra Bustian mengatakan, IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM ini nantinya sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan kebijakandalam meningkatkan kualitas pelayanan padainstansi terkait.
Masih menurut Jondi, dalam pelaksanaan survei, acuannya adalah PermenPAN - RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan aturan tersebut, ada 9 unsur yang harus ada dalam survei pelayanan publik.
"Apapun metode survei yang dilakukan, kesembilan unsur pokok ini harus menjadi tolok ukur," ujarnya.
Sementara itu, dalam FGD tentang IKM yang baru perdana digelar ini "mengapungkan" berbagai masukan dan saran dari peserta rapat. Salah satunya adalah dari RSUD Bengkalis, diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis Rita Puspa, mengungkapkan bahwa pihaknya di RSUD secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat namun dengan cara yang sederhana. Survei ini juga dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk penilaian akreditasi.
Cara sederhana yang dimaksud, pasien hanya memilih icon warna hijau dengan tanda senyum kalau puas dan warna merah tanda cemberut kalau tidak puas. Dirinya berpendapat, pasien tidak perlu dibebani dengan kuesioner yang mengharuskan mereka berfikir karena terlalu banyak pilihan jawaban.
Menanggapi banyaknya masukan dan saran, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda, Rinto mengatakan, mengingat FGD ini baru perdana, memang banyak hal-hal yang perlu dibahas dan disepakati. Karena itu, perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Kemungkinan survei sendiri menurut Rinto akan dilakukan pada triwulan empat. "Namun bagi yang ingin mulai lebih awal tidak masalah, sebagai test case," ujarnya.(Gus)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
PBFI Kepulauan Meranti Taja Kejurkab Men Fitness 2026
Komsos Jadi Sarana Babinsa Desa Lemang Perkuat Solidaritas Masyarakat
Cegah Karhutla, Babinsa Koramil Tebing Tinggi Intensifkan Patroli di Desa Sendaur
Perusahaan dari Malaysia Lirik Potensi Meranti, Wabup Muzamil Perkenalkan Empat Komoditas Unggulan
Komsos dengan Warga Banglas, Babinsa Tekankan Kebersihan dan Keamanan Lingkungan
Babinsa bersama Warga Melai Intens Patroli Cegah Karhutla
Komentar