Irwan: MoU Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Persempit Korupsi

MERANTIONE, POG - Momerandum of Understanding (MoU) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pihak Bank Riau Kepri dan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi di kantor BPK RI Jakarta, Selasa (15/4) kemarin, bisa dijadikan pedoman dalam mengelola administrasi keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

Baca Juga:

• Wisuda Perdana, 36 Mahasiswa ITS Meranti Diajak Ikut Membangun Daerah
• Peduli Keselamatan Berkendara, Satlantas Polres Meranti Gencarkan Himbauan Tertib Berlalulintas
• Produk Unggulan UMKM Meranti Didorong Masuk Pemetaan KPJU Riau 2026

"Jadi mulai tahun ini data transaksi kas daerah Kepulauan Meranti yang dilakukan di bank Riau Kepri akan diketahui oleh pihak BPK RI secara online. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Namun demikian, ini bisa menjadi perbaikan administrasi keuangan daerah juga," kata Irwan Nasir, Rabu (16/4/14).

Dijelaskan orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, jadi setiap panarikan anggaran dari kas daerah yang dititipkan kepada pihak Bank Riau Kepri nantinya akan langsung conect. Ini sangat bagus bagi Kabupaten Meranti. Sehingga pemerintah pun bisa memanfaatkan dan melaporkan anggaran yang diambil dari kas daerah dengan baik.

"Sejalan dengan MoU tersebut, kita akan meminta kepada seluruh SKPD agar dapat melakukan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga nantinya pertanggung jawaban dari anggaran tersebut bisa dilakukan. Dengan demikian akan semakin memperbaiki akuntabilitas dari Pemkab Meranti sendiri," jelas Bupati Meranti.

Lebih jauh Irwan menilai, MoU tersebut sangat penting karena melalui kesepakatan bersama akan tercipta "e-audit financial tracking" yang akan memberikan mamfaat bagi pemerintah daerah maupun Bank Riau Kepri. Manfaat bagi Pemda antara lain mencegah penyimpangan transaksi kas dan mempercepat proses penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.

"Mudah-mudahan ini menjadi langkah maju untuk menciptakan administrasi keuangan daerah yang lebih baik nantinya. Sehingga secara berkelanjutan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa kita dapatkan pada tahun ini. Maka dari itu, seluruh satker agar memanfaatkan hasil ini dengan maksimal," sebut Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir mengakhiri. (fan)