Hari ini, Komisi B DPRD Meranti Panggil Dinas PU
SELATPANJANG, MOC - Terkait ambruknya Dermaga Pelabuhan Camat
dipesisir Selat Air Hitam pada akhir pekan lali, Komisi B DPRD Kepulauan
Meranti menjadwalkan pada Selasa (10/11/2014) hari ini memanggil
hearing Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, ketika ditemui usai menghadiri paripurna penyampaian reses, Senin (10/11/2014) kemarin di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang Timur.
"Besok (Hari ini, Red) kita panggil PU, kita minta penjelasan terkait ambruknya Dermaga di pelabuhan camat itu," kata Dedi Putra.
Diakui Dedi, pihak legislatif ingin mengetahui kelanjutan dari sisa Dermaga penahan ombak di pelabuhan camat itu. Apakah akan dibangun ulang atau memang akan dihancurkan. Komisi B juga ingin mengetahui penyebab pasti ambruknya turap tersebut.
"Kita ingin kepastiannya dari pemerintah. Kalau harus dibangun bagaimana teknisnya, karena itukan wilayah tobei (pantai dalam yang airnya tak pernah surut, red), tapi kalau akan dihancurkan kita minta kepastiannya," ungkap Politisi PPP itu lagi.
Kemudian, selain meninjau langsung lokasi ambruknya turap itu, diakui Dedi pula, mereka juga didatangi oleh Ketua Yayasan Pejuang Meranti Ramlan, yang melaporkan terkait ambruknya turap.
"Tadi kita didatangi Ketua YPM, Ramlan, dia melaporkan kejadian itu. Kita setuju jika sisa turap dipolice line. Aktivitas di sana memang harus dihentikan sampai ada kepastian dari pemerintah," tambah Dedi pula.
Selain memanggil Dinas PU, Komisi B juga akan memanggil beberapa instansi terkait salah satunya Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti untuk membicarakan terkait ambruknya Dermaga yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau pada awal pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti itu.(RED)
Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, ketika ditemui usai menghadiri paripurna penyampaian reses, Senin (10/11/2014) kemarin di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang Timur.
"Besok (Hari ini, Red) kita panggil PU, kita minta penjelasan terkait ambruknya Dermaga di pelabuhan camat itu," kata Dedi Putra.
Diakui Dedi, pihak legislatif ingin mengetahui kelanjutan dari sisa Dermaga penahan ombak di pelabuhan camat itu. Apakah akan dibangun ulang atau memang akan dihancurkan. Komisi B juga ingin mengetahui penyebab pasti ambruknya turap tersebut.
"Kita ingin kepastiannya dari pemerintah. Kalau harus dibangun bagaimana teknisnya, karena itukan wilayah tobei (pantai dalam yang airnya tak pernah surut, red), tapi kalau akan dihancurkan kita minta kepastiannya," ungkap Politisi PPP itu lagi.
Kemudian, selain meninjau langsung lokasi ambruknya turap itu, diakui Dedi pula, mereka juga didatangi oleh Ketua Yayasan Pejuang Meranti Ramlan, yang melaporkan terkait ambruknya turap.
"Tadi kita didatangi Ketua YPM, Ramlan, dia melaporkan kejadian itu. Kita setuju jika sisa turap dipolice line. Aktivitas di sana memang harus dihentikan sampai ada kepastian dari pemerintah," tambah Dedi pula.
Selain memanggil Dinas PU, Komisi B juga akan memanggil beberapa instansi terkait salah satunya Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti untuk membicarakan terkait ambruknya Dermaga yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau pada awal pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti itu.(RED)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
PBFI Kepulauan Meranti Taja Kejurkab Men Fitness 2026
Komsos Jadi Sarana Babinsa Desa Lemang Perkuat Solidaritas Masyarakat
Cegah Karhutla, Babinsa Koramil Tebing Tinggi Intensifkan Patroli di Desa Sendaur
Perusahaan dari Malaysia Lirik Potensi Meranti, Wabup Muzamil Perkenalkan Empat Komoditas Unggulan
Komsos dengan Warga Banglas, Babinsa Tekankan Kebersihan dan Keamanan Lingkungan
Babinsa bersama Warga Melai Intens Patroli Cegah Karhutla
Komentar