Hari ini, Komisi B DPRD Meranti Panggil Dinas PU
SELATPANJANG, MOC - Terkait ambruknya Dermaga Pelabuhan Camat
dipesisir Selat Air Hitam pada akhir pekan lali, Komisi B DPRD Kepulauan
Meranti menjadwalkan pada Selasa (10/11/2014) hari ini memanggil
hearing Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, ketika ditemui usai menghadiri paripurna penyampaian reses, Senin (10/11/2014) kemarin di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang Timur.
"Besok (Hari ini, Red) kita panggil PU, kita minta penjelasan terkait ambruknya Dermaga di pelabuhan camat itu," kata Dedi Putra.
Diakui Dedi, pihak legislatif ingin mengetahui kelanjutan dari sisa Dermaga penahan ombak di pelabuhan camat itu. Apakah akan dibangun ulang atau memang akan dihancurkan. Komisi B juga ingin mengetahui penyebab pasti ambruknya turap tersebut.
"Kita ingin kepastiannya dari pemerintah. Kalau harus dibangun bagaimana teknisnya, karena itukan wilayah tobei (pantai dalam yang airnya tak pernah surut, red), tapi kalau akan dihancurkan kita minta kepastiannya," ungkap Politisi PPP itu lagi.
Kemudian, selain meninjau langsung lokasi ambruknya turap itu, diakui Dedi pula, mereka juga didatangi oleh Ketua Yayasan Pejuang Meranti Ramlan, yang melaporkan terkait ambruknya turap.
"Tadi kita didatangi Ketua YPM, Ramlan, dia melaporkan kejadian itu. Kita setuju jika sisa turap dipolice line. Aktivitas di sana memang harus dihentikan sampai ada kepastian dari pemerintah," tambah Dedi pula.
Selain memanggil Dinas PU, Komisi B juga akan memanggil beberapa instansi terkait salah satunya Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti untuk membicarakan terkait ambruknya Dermaga yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau pada awal pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti itu.(RED)
Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, ketika ditemui usai menghadiri paripurna penyampaian reses, Senin (10/11/2014) kemarin di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang Timur.
"Besok (Hari ini, Red) kita panggil PU, kita minta penjelasan terkait ambruknya Dermaga di pelabuhan camat itu," kata Dedi Putra.
Diakui Dedi, pihak legislatif ingin mengetahui kelanjutan dari sisa Dermaga penahan ombak di pelabuhan camat itu. Apakah akan dibangun ulang atau memang akan dihancurkan. Komisi B juga ingin mengetahui penyebab pasti ambruknya turap tersebut.
"Kita ingin kepastiannya dari pemerintah. Kalau harus dibangun bagaimana teknisnya, karena itukan wilayah tobei (pantai dalam yang airnya tak pernah surut, red), tapi kalau akan dihancurkan kita minta kepastiannya," ungkap Politisi PPP itu lagi.
Kemudian, selain meninjau langsung lokasi ambruknya turap itu, diakui Dedi pula, mereka juga didatangi oleh Ketua Yayasan Pejuang Meranti Ramlan, yang melaporkan terkait ambruknya turap.
"Tadi kita didatangi Ketua YPM, Ramlan, dia melaporkan kejadian itu. Kita setuju jika sisa turap dipolice line. Aktivitas di sana memang harus dihentikan sampai ada kepastian dari pemerintah," tambah Dedi pula.
Selain memanggil Dinas PU, Komisi B juga akan memanggil beberapa instansi terkait salah satunya Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti untuk membicarakan terkait ambruknya Dermaga yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau pada awal pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti itu.(RED)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Menuju Musorkab, KONI Meranti Matangkan Langkah Lewat Rakerkab 2026
Sertu Muslim Ajak Warga Tanjung Darul Takzim Tingkatkan Kepedulian Lingkungan
Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Rawan, Karhutla Tak Ditemukan
Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial
Komentar